JOGJA: Diberlakukannya ASEAN China Free Trade Area (AC-AFTA) 2010 mulai bulan ini ditengarai akan memunculkan masalah baru dalam dunia industri dan hubungan kerja. Jamsostek, API, Asmindo, dan Aliansi Buruh Yogyakarta menegaskan AC-AFTA akan semakin memperburuk industri lokal dan berpotensi melahirkan PHK besar-besaran.
Industri lokal yang paling akan terpengaruh adalah sektor kayu, tekstil, dan garmen. Padahal ribuan buruh menggantungkan nasib pada industri tersebut. Saat ini, di Pasar Beringharjo saja, 70% komoditas sepatu dan tas merupakan produk China. “Bisa dibayangkan jika pasar bebas terus diberlakukan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengancam para buruh, karena pabriknya mengurangi kuantitas produk. PHK akan mengancam jutaan buruh di semua sektor,” tegas Ketua Asosiasi pengusaha mebel Indonesia (Asmindo) Pusat sekaligus anggota Kadin Pusat, Ambar Tjahyono.
Dikatakan Ambar, persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tidaklah menjadi masalah, namun dengan China perlu dipikirkan benar. “Saya sudah mengusulkan juga ke pemerintah, dan akan dibahas. Penolakan pun sekarang dimana-mana,” tambahnya. Saat ini ada sekitar 15.000-an buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY).
Sebagian besar anggota bekerja di sektor tekstil, garmen, dan kayu. “Pemberlakuan ACFTA akan sangat berimbas pada sektor tersebut. Asumsinya, jika semakin banyak produk China dari sektor kayu, garmen, dan tekstil masuk pasar lokal, maka otomatis produksi pabrik dalam negeri turun, dan ancaman PHK tinggi,” ujar Ketua ABY Tigan Solin saat dihubungi Harian Jogja, tadi malam.
Secara tegas ABY menolak pelaksanaan AC-FTA. Alasannya, pemberlakuan pasar bebas akans emakin emmatikan industri lokal yang tahun sebelumnya sudah kolaps. Menurut Tigan, AC-FTA akan mempercepat proses kritis industri nasional. “Akan terjadi pemberangusan industri.
Kami akan segera melakukan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi dan rekan-rekan di serikat pekerja. Harus dilakukan langkah konkret. Kondisi persaingan tidak benarbenar fair.,” timpalnya. DPRD DIY memberi dukungan kepada pengusaha dan buruh meminta pemerintah pusat membatalkan perdagangan bebas jika tidak bisa melindungi sektor industri dalam negeri.
“Sebab itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perlindungan pada industri kecil. Pihak eksekutif agar dapat menyusun rencana kerja untuk mencegah terpuruknya UKM di DIY” ujar Ketua DPRD DIY, Youke Samawi.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo, Ujun Junaidi Salad berpendapat dengan diberlakukannya AC-AFTA 2010 akan menghancurkan industri kecil lantaran barang dagangan lokal kalah saing dengan produk China “Kita kulakan produk China dengan harga Rp25.000 sudah mendapat harga bagus, sementara produk lokal dengan harga Rp40.000 itu pun jahitannya belum bagus,” kata Ujun Menurut dia, pemerintah harus ketat dalam mengawasi barang yang masuk.
Kalau pemerintah tidak bisa mengontrolnya, menurutnya rencana tersebut dibatalkan saja terlebih dahulu. AC-FTA yang dimulai tahun ini diperkirakan mengurangi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja hingga 1,8 juta orang, karena kemungkinan terjadi PHK di sejumlah industri.
Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori, jika semua pekerja yang terkena PHK adalah peserta Jamsostek, maka peserta aktif yang saat ini ada 8,4 juta orang menjadi tinggal 6,6 juta orang.
Tekstil Sleman terpuruk
Produk lokal ketar ketir menghadapi banjirnya produk China. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Bidang Perdagangan Disperindagkop Sleman, Sri Budiono mengatakan, tekstil mengalami penurunan ekspor 90%.
“Penyebabnya karena tingginya bea impor ke luar negeri dan persaingan juga dirasa masih sulit, apalagi jika mereka lebih banyak memakai produk buatan sendiri dan dari China,” jelasnya. Menghadapi situasi tersebut Disperindagkop Sleman, telah melakukan pantauan di sejumlah UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, sarung tangan, mebel dan makanan.
Pemda antisipasi
Beberapa Pemda di DIY sudah melakukan antisipasi atas pemberlakuan AC-FTA. Pemerintah menyadari pasar bebas akan berimbas negatif terhadap insutri lokal. “Pasar bebas akan berimbas tidak langsung kepada warga Gunungkidul, diantaranya PHK,” jelas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Disperindagkoptam) Gunungkidul Budi Susanto Pekan lalu Disperindagkoptan mengumpulkan pelaku perdagangan di Gunungkidul untuk membahas masalah perdagangan bebas.
Sayang, pertemuan belum menghasilkan keputusan. Pemkot Jogja siap menjalankan dua program baru untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Kepala Seksi Kajian Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindagkoptan, Tri Karyadi mengatakan, dua program tersebut adalah kajian pengembangan sumber daya UMKM dengan anggaran Rp98,5 juta serta peningkatan pengembangan jaringan kerja sama yang membutuhkan anggaran sekitar Rp90,5 juta.
Selain itu terdapat program tahunan untuk menyokong Griya UMKM dengan anggaran Rp432,8 juta. Kepala Disperindakop Pemkab Bantul, Misbahul Munir, mengatakan, Pemkab telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk menghadapi maraknya peredaran produk China. Pemkab tahun ini menambah kuota keikutsertaan perajin dalam pameran, dari empat menjadi 10 orang setiap pameran. (EDI/TIA/AMU/ALI/GEK)
BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi