SLEMAN: Peraturan Bupati tentang Kawasan Rawan Bencana (KRB) lereng Merapi bakal segera diterbitkan. Bagian Hukum setda Sleman menyatakan sudah merampungkan draft payung hukum tersebut.
"Nanti akan di sinkronkan lagi karena harus sesuai peraturan perundang-undangan. Kami juga akan mengkoordinasikan lagi dengan dinas terkait," kata Kepala Bagian Hukum Setda Sleman Heri Dwikuryanto sambil menunjukkan susunan draft di ruang kerjanya, Rabu (16/3).
Mengenai isi materi draft, Heri masih merahasiakannya. Yang jalas, perbup nantinya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan rawan bencana pascaerpusi. Termasuk penjelasan mengenai dusun, desa dan kawasan yang dinyatakan berbahaya.
"Ini baru inisiatif Bagian Hukum. Belum kami laporkan ke atasan (Bupati). Karena perlu disingkronkan dulu, kami tidak ingin gegabah karena menyangkut masyarakat," ujar dia.(Harian Jogja/Sumadiyono)
Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja