Redaksi - Espos.id Jogja - Senin, 11 Januari 2010 - 09:13 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
BANTUL: Gedung instansi pemerintahan di Kabupaten Bantul belum seluruhnya memiliki fasilitas penunjang yang ramah terhadap difabel atau penyandang cacat. Untuk mengakomodir kebutuhan dfabel, Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bantul mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyandang Cacat (Penca) dan Rehabilitasi Sosial.
Kepala Dinsos Pemkab Bantul, Mahmudi, mengakui selama ini fasilitas penunjang bagi difabel belum terpenuhi seluruhnya di sejumlah instansi. Dia mencontohkan gedung DPRD Bantul misalnya, sampai saat ini belum memiliki fasilitas tangga khusus. Selain itu, beberapa instansi pemerintahaan lain juga belum menyiapkan fasilitas tersebut.
Pemkab bersama anggota DPRD akan membahas masalah itu bersama sejumlah pakar atau ahli. “Isi dari Raperda ini menyangkut perlindungan hak terhadap difabel. Kami akan berkonsultasi dahulu dengan sejumlah pihak untuk mematangkannya,” ujarnya, Sabtu (9/1).
Terkait kemudahan akses pekerjaan, Mahmudi menambahkan, Pemkab tahun ini telah merintis kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Setidaknya ada empat perusahaan yang bergerak dalam sektor kerajinan dan makanan yang berencana mempekerjakan difabel.
Tercatat, jumlah penca saat ini mencapai 3.000 orang. Selain itu, ratusan Penca bisa memanfaatkan pusat rehabilitasi terpadu Penca di Pundong melalui beragam pelatihan, seperti pelatihan kerajinan kulit, perak, jahit, dan desain grafi s. Pusat pelatihan itu baru menampung 120 orang hingga Desember 2009.
Rencananya, Pemkab akan menampung 300 Penca pada 2010 sesuai kuota Pemprov DIY. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D, Jupriyanto berpendapat hampir seluruh gedung di Bantul belum menyediakan fasilitas penunjang yang ramah terhadap difabel.
Dengan begitu, Pemkab perlu memikirkan pembuatan fasilitas itu saat pembangunan gedung maupun kantor yang ramah terhadap difabel. “Untuk gedung DPRD saat ini memang belum memiliki alat bantu khusus bagi difabel, setahu saya memang tidak ada anggaran khusus.
Saya berharap untuk rehabilitasi, Pemkab mulai memikirkannya,” terang dia saat dihubungi Harian Jogja. Jupri menambahkan, difabel yang telah mengikuti pelatihan sebaiknya diberdayakan. Caranya dengan membekali dengan alat maupun penyaluran ke sejumlah perusahaan. “Kami berharap setelah difabel dilatih tidak berhenti begitu saja, melainkan terus berdaya dan produktif,” pungkasnya. (Shinta Maharani)