Redaksi - Espos.id Jogja - Senin, 19 April 2010 - 08:51 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JOGJA: Sejumlah pemerintah kabupaten di DIY menyatakan hingga kini belum mampu merawat dan memperbaiki seluruh jalan yang berada dalam kondisi rusak ringan hingga parah. Hal ini, menurut pemerintah daerah, disebabkan minim dan kian menurunnya alokasi anggaran perawatan jalan yang diterima setiap tahunnya.
Namun, Heru Sutomo, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, menilai hal itu tidak terlepas dari kemalasan pemerintah daerah dalam membuat rencana pengembangan jalan dengan mengacu kepada sembilan alternatif yang ditawarkan Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
“[Pengembangan dan pemeliharaan] ini sebetulnya bukan kepada persoalan besaran dana setiap tahunnya,” ujarnya pada Harian Jogja, Minggu (18/4). “Akan tapi lebih mengarah kepada bagaimana memilih strategi dengan tepat,” imbuhnya. Menurut dia, jika pemerintah daerah bisa memiliki strategi yang tepat, kondisi ini pada akhirnya tidak akan memberatkan keuangan daerah saat melakukan perawatan jalan. Dia menyontohkan satu jalan berkerikil yang bisa dilalui dengan kecepatan 80 km per jam di Kalimantan.
“Jadi apapun bentuk jalannya, akan baik. Yang penting syaratnya, yaitu dipelihara. Biaya pembangunan jalannya malah lebih murah bila dibandingkan dengan hot-mix,” jelas dia. Selain itu, persoalan klasik yang kerap mengganggu jalan di daerah adalah belum mampunya pemda mengatasi persoalan muatan berlebih. Akibatnya, jalan yang seharusnya mampu bertahan lama, dalam 5 tahun rusak berat.
Pemda mengeluh
Menyinggung kondisi jalan di daerah, dari Sleman dilaporkan, daerah ini memiliki panjang jalan total 1.085 km. Sekitar 31% di antaranya yang masuk kategori baik atau memiliki permukaan aspal halus, tidak ada retak dan tak berlubang. Sekitar 327 km masuk dalam kategori rusak ringan sampaiberat.
Menurut Kasie Pemeliharaan Jalan Dinas PUP Sleman Fauzan, persoalan pemeliharaan itu tidak terlepas dari kucuran dana. Menurut dia, seharusnya setiap 5 tahun sekali, ruas jalan tersebut harus diperbaiki. Namun, pada kenyataanya, saat ini terdapat beberapa ruas jalan yang tidak mendapat alokasi anggaran perawatan hingga 10 tahun. Dia mengakui, pada tahun ini pihaknya hanya mendapat anggaran perawatan sebesar Rp15,7 miliar atau jauh dari total anggaran ideal sebesar Rp143 miliar per tahun.
“Memang ada kecenderungan penurunan anggaran. Tahun lalu total anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan Rp31,6 miliar, sementara tahun ini hanya dapat setengahnya saja. Karena itu kami melakukan pemeliharaan dengan cara tambal sulam jalan,” ujar dia.
Di Kulonprogo, anggaran pemeliharaan mencapai Rp6,7 miliar atau turun hingga separuh alokasi tahun sebelumnya. “Anggaran tersebut akumulasi dari DAK dan APBD. Tapi, memang untuk 2010 hanya sebesar itu. Turunnya bisa lebih dari 50% dari 2009,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Mochammad Nadjib kepada Harian Jogja, pekan lalu.
Persoalan serupa saat ini juga dihadapi oleh Pemda Gunungkidul. Menurut Purnamajaya Kepala DPU Gunungkidul, anggaran perbaikan jalan desa dibutuhkan senilai Rp2 miliar untuk 20 ruang lokasi. Dana itu hanya bisa meng-cover pekerjaan perbaikan hanya sepanjang 350 meter.
Kondisi ini menyebabkan pemerintah bertindak lebih cermat lagi dengan membuat skala prioritas. Perbaikan jalan rusak diutamakan dengan perbaikan jenis hotmix untuk lebih menjaga keawetan kualitas garapan perbaikan jalan-jalan di Gunungkidul. Sementara itu, di Bantul, persoalan yang dihadapi dalam perawatan jalan tidak jauh berbeda. Besaran anggaran yang diterima pemerintah pada tahun ini hanya Rp4,8 miliar. Dana itu hanya cukup untuk perawatan jalan 260 km atau sekitar 101 ruas jalan.
Namun, dari sisi jumlah, Purwanto, Kasi Pemeliharaan Jalan DPU Bantul, naik bila dibandingkan dengan periode 2009 sebesar Rp2,9 miliar. “Terus terang saja anggaran itu tidak akan mencukupi untuk melakukan perawatan semua ruas jalan secara menyeluruh karena ansumsinya 1 km itu membutuhkan anggaran hingga Rp40 juta,” lanjutnya.
Dalam pemeliharaan jalan provinsi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Kimpraswil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY Tjipto Haribowo mengatakan tetap mengupayakan pelayanan yang optimal, kendati dana yang disediakan tidak ideal. “Saat ini anggaran perbaikan rutin hanya Rp16 juta per km. Padahal, idealnya adalah Rp30 juta per km. Kami prioritaskan untuk memperbaiki jalan berlubang. Prioritasnya jalan tidak boleh ada lubang. Kami optimalkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
Setelah semua itu terpenuhi baru memperbaiki bahu jalan atau taludnya,” jelas dia. Kondisi berbeda justru terjadi dengan Kota Jogja. Keberadaan jalan di kota ini relatif sudah baik. Menurut Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Kimprawil Kota Jogja Agus Sularto: “Kondisi jalan di Kota Jogja relatif baik, kami hanya melakukan pemeliharaan ritun agar kondisi jalan tetap bagus. Pelebaran atau pembuatan jalan baru cukup sulit karena lahan perkotaan yang terbatas.”
Tanpa pertimbangan
Heru menambahkan, persoalan yang sering dilakukan pemerintah daerah dan harus semakin diperbaiki adalah cara mereka dalam menyiapkan strategi pembangunan jaringan jalan. Dia menilai daerah seperti Sleman yang memiliki jaringan jalan terpanjang bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia.
“Kesalahannya adalah saat pengembangan jaringan yang berlebihan tanpa pertimbangan bagaimana merawatnya kelak.” Kemudian, dia juga menyebutkan bagaimana Kulonprogo dan Gunungkidul menjadi daerah yang paling mahal dalam mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan. Hal ini dipengaruhi kondisi alam yang berbukit.
“Intinya bagaimana jalanan yang tidak seharusnya hot-mix, tidak diaspal hot-mix. Kan itu tadi, ada alternatif yang bisa dipilih. Kalau tidak tepat strateginya, uang menjadi tidak pernah cukup,” urai dia.(ADN/AMU/DIC/MAN/SIG/END/KUK)