Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Pemda malas...

author
Senin, 19 April 2010 - 08:51 WIB
Pemda malas...
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

JOGJA: Sejumlah pemerintah kabupaten di DIY menyatakan hingga kini belum mampu merawat dan memperbaiki seluruh jalan yang berada dalam kondisi rusak ringan hingga parah. Hal ini, menurut pemerintah daerah, disebabkan minim dan kian menurunnya alokasi anggaran perawatan jalan yang diterima setiap tahunnya.

Namun, Heru Sutomo, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, menilai hal itu tidak terlepas dari kemalasan pemerintah daerah dalam membuat rencana pengembangan jalan dengan mengacu kepada sembilan alternatif yang ditawarkan Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

“[Pengembangan dan pemeliharaan] ini sebetulnya bukan kepada persoalan besaran dana setiap tahunnya,” ujarnya pada Harian Jogja, Minggu (18/4). “Akan tapi lebih mengarah kepada bagaimana memilih strategi dengan tepat,” imbuhnya. Menurut dia, jika pemerintah daerah bisa memiliki strategi yang tepat, kondisi ini pada akhirnya tidak akan memberatkan keuangan daerah saat melakukan perawatan jalan. Dia menyontohkan satu jalan berkerikil yang bisa dilalui dengan kecepatan 80 km per jam di Kalimantan.

“Jadi apapun bentuk jalannya, akan baik. Yang penting syaratnya, yaitu dipelihara. Biaya pembangunan jalannya malah lebih murah bila dibandingkan dengan hot-mix,” jelas dia. Selain itu, persoalan klasik yang kerap mengganggu jalan di daerah adalah belum mampunya pemda mengatasi persoalan muatan berlebih. Akibatnya, jalan yang seharusnya mampu bertahan lama, dalam 5 tahun rusak berat.

Pemda mengeluh
Menyinggung kondisi jalan di daerah, dari Sleman dilaporkan, daerah ini memiliki panjang jalan total 1.085 km. Sekitar 31% di antaranya yang masuk kategori baik atau memiliki permukaan aspal halus, tidak ada retak dan tak berlubang. Sekitar 327 km masuk dalam kategori rusak ringan sampaiberat.

Menurut Kasie Pemeliharaan Jalan Dinas PUP Sleman Fauzan, persoalan pemeliharaan itu tidak terlepas dari kucuran dana. Menurut dia, seharusnya setiap 5 tahun sekali, ruas jalan tersebut harus diperbaiki. Namun, pada kenyataanya, saat ini terdapat beberapa ruas jalan yang tidak mendapat alokasi anggaran perawatan hingga 10 tahun. Dia mengakui, pada tahun ini pihaknya hanya mendapat anggaran perawatan sebesar Rp15,7 miliar atau jauh dari total anggaran ideal sebesar Rp143 miliar per tahun.

“Memang ada kecenderungan penurunan anggaran. Tahun lalu total anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan Rp31,6 miliar, sementara tahun ini hanya dapat setengahnya saja. Karena itu kami melakukan pemeliharaan dengan cara tambal sulam jalan,” ujar dia.

Di Kulonprogo, anggaran pemeliharaan mencapai Rp6,7 miliar atau turun hingga separuh alokasi tahun sebelumnya. “Anggaran tersebut akumulasi dari DAK dan APBD. Tapi, memang untuk 2010 hanya sebesar itu. Turunnya bisa lebih dari 50% dari 2009,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Mochammad Nadjib kepada Harian Jogja, pekan lalu.

Persoalan serupa saat ini juga dihadapi oleh Pemda Gunungkidul. Menurut Purnamajaya Kepala DPU Gunungkidul, anggaran perbaikan jalan desa dibutuhkan senilai Rp2 miliar untuk 20 ruang lokasi. Dana itu hanya bisa meng-cover pekerjaan perbaikan hanya sepanjang 350 meter.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah bertindak lebih cermat lagi dengan membuat skala prioritas. Perbaikan jalan rusak diutamakan dengan perbaikan jenis hotmix untuk lebih menjaga keawetan kualitas garapan perbaikan jalan-jalan di Gunungkidul. Sementara itu, di Bantul, persoalan yang dihadapi dalam perawatan jalan tidak jauh berbeda. Besaran anggaran yang diterima pemerintah pada tahun ini hanya Rp4,8 miliar. Dana itu hanya cukup untuk perawatan jalan 260 km atau sekitar 101 ruas jalan.

Namun, dari sisi jumlah, Purwanto, Kasi Pemeliharaan Jalan DPU Bantul, naik bila dibandingkan dengan periode 2009 sebesar Rp2,9 miliar. “Terus terang saja anggaran itu tidak akan mencukupi untuk melakukan perawatan semua ruas jalan secara menyeluruh karena ansumsinya 1 km itu membutuhkan anggaran hingga Rp40 juta,” lanjutnya.

Dalam pemeliharaan jalan provinsi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Kimpraswil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY Tjipto Haribowo mengatakan tetap  mengupayakan pelayanan yang optimal, kendati dana yang disediakan tidak ideal. “Saat ini anggaran perbaikan rutin hanya Rp16 juta per km. Padahal, idealnya adalah Rp30 juta per km. Kami prioritaskan untuk memperbaiki jalan berlubang. Prioritasnya jalan tidak boleh ada lubang. Kami optimalkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Setelah semua itu terpenuhi baru memperbaiki bahu jalan atau taludnya,” jelas dia. Kondisi berbeda justru terjadi dengan Kota Jogja. Keberadaan jalan di kota ini relatif sudah baik. Menurut Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Kimprawil Kota Jogja Agus Sularto: “Kondisi jalan di Kota Jogja relatif baik, kami hanya melakukan pemeliharaan ritun agar kondisi jalan tetap bagus. Pelebaran atau pembuatan jalan baru cukup sulit karena lahan perkotaan yang terbatas.”

Tanpa pertimbangan
Heru menambahkan, persoalan yang sering dilakukan pemerintah daerah dan harus semakin diperbaiki adalah cara mereka dalam menyiapkan strategi pembangunan jaringan jalan. Dia menilai daerah seperti Sleman yang memiliki jaringan jalan terpanjang bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia.

“Kesalahannya adalah saat pengembangan jaringan yang berlebihan tanpa pertimbangan bagaimana merawatnya kelak.” Kemudian, dia juga menyebutkan bagaimana Kulonprogo dan Gunungkidul menjadi daerah yang paling mahal dalam mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan. Hal ini dipengaruhi kondisi alam yang berbukit.

“Intinya bagaimana jalanan yang tidak seharusnya hot-mix, tidak diaspal hot-mix. Kan itu tadi, ada alternatif yang bisa dipilih. Kalau tidak tepat strateginya, uang menjadi tidak pernah cukup,” urai dia.(ADN/AMU/DIC/MAN/SIG/END/KUK)

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.