Semarangpos.com, SEMARANG-Universitas Diponegoro (Undip) memberikan sanksi kepada dosen Fakultas Hukum (FH) Yuli Prasetyo Adhi yang terlibat kasus narkoba tidak boleh mengajar.
Promosi 3 Tahun Holding UMi BRI, Layani 176 Juta Nasabah Simpanan dan 36,1 Juta Debitur
“Dosen bersangkutan [Yuli Prasetyo Adhi] untuk sementara tidak boleh mengajar, selama menjalani proses hukum,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Humas Undip Semarang Rini Handayani kepada Semarangpos.com, Rabu (10/2/2016).
Menurut Rini, Yuli menjadi dosen di Undip sejak 2006, saat ini mengampu hukum perdata di FH.
Sanksi larangan tidak boleh mengajar terhadap Yuli, lanjut dia, diberlakukan sampai menunggu adanya putusan hukum di pengadilan terhadap yang bersangkutan.
“Apakah nantinya Yuli bakal mengajar lagi di FH Undip atau tidak menunggu putusan hukum pengadilan?” ujar Rini.
Undip imbuh, dia, akan mengacu aturan perundangan yang berlaku yakni UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjatuhkan sanksi kepada dosen yang juga pegawai negeri sipil (PNS) bila nantinya terbukti bersalah.
“Bila sudah ada putusan hukum dari pengadilan, Undip juga akan menjatuhkan sanksi iternal yang mengacu pada UU ASN,” tandasnya.
Seperti diketahui Yuli dan dua temannya yakni karyawan hotel di Semarang Bayu Suseno dan seorawan wiraswasta Roedi Arda ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Jateng ketika sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di wilayah Jangli, Kota Semarang, Jumat malam (5/2/2016).
Petugas menyita barang bukti satu paket sabu-sabu seberat kurang dari satu gram, satu bong alat hisap, dan tiga telepon seluler.
Penyidik Polda Jateng telah menetapkan dosen FH dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus narkoba. Kendati demikian Polda tidak menahan tiga tersangka.
”Jadi mereka [dosen FH Undip dan dua tersangka lainnya] dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak perlu ditahan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol. A. Liliek Darmanto.
Mereka, imbuh Liliek, hanya dikenai wajib lapor pada Senin dan Kamis di Mapolda Jateng.