by Imam Yuda Saputra - Espos.id Jateng - Rabu, 19 Juni 2024 - 14:55 WIB
ESPOS.ID - Senator DPD asa Jateng, Abdul Kholik (tengah), saat menyampaikan gagasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Kamis (13/6/2024). (Solopos.com-Imam Yuda S.)
Esposin, SEMARANG -- Senator DPD RI, Abdul Kholik, menilai Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengalami over populasi. Jumlah penduduk di Jateng tidak ideal bagi sebuah provinsi.
Jumlah penduduk di Jateng saat ini mencapai 37,4 juta. Jumlah penduduk di Jateng itu bahkan melebihi populasi penduduk di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Kamboja.
"Idealnya, suatu provinsi itu jumlah populasinya sekitar 10 juta," ujar Abdul Kholik saat dijumpai Esposin di Kantor Perwakilan BI Jateng, Kamis (13/6/2024).
Kondisi Jateng yang over populasi itu, menurut Kholik, menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan atau terjadinya disparitas pembangunan di sejumlah wilayah di Jateng.
Kondisi Jateng yang over populasi itu, menurut Kholik, menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan atau terjadinya disparitas pembangunan di sejumlah wilayah di Jateng.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Kholik, menjadi tertumpu pada satu kawasan, yakni wilayah Pantai Utara (Pantura) yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sementara, kawasan lain seperti Jateng bagian selatan, kurang diperhatikan. Padahal, kawasan Jateng bagian selatan juga memiliki potensi yang menarik dan bisa dikembangkan.
"Di selatan kita punya Pelabuhan Tanjung Intan. Namun itu belum benar-benar tergarap. Seharusnya itu bisa jadi pintu masuk Jateng bagian selatan," tegasnya.
Dalam skema yang ditawarkan Abdul Kholik membagi poros perekonomian di Jateng dalam 3-5 kawasan. Kawasan dengan tiga poros terbagi meliputi Banyumas Raya (Jateng selatan), Pantura, dan Soloraya. Sementara skema 4 poros meliputi Banyumas Raya, Pantura, Muria Raya dan Soloraya. Sedangkan skema 5 poros terbagi di wilayah Banyumas Raya, eks-Keresidenan Pekalongan, Semarang Raya, Muria Raya, dan Soloraya.
"Skema yang kami tawarkan ini mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang output-nya pertumbuhan ekonomi bisa lebih meningkat," ujarnya.
Kholik pun berharap pertemuan dengan Kantor Perwakilan BI Jateng itu bisa membuat kolaborasi dengan DPD RI menjadi lebih kuat dalam mengatasi persoalan pemerataan pembangunan. Terlebih BI, merupakan lembaga negara yang salah satu tugas fungsi pokok (tupoksi) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng, Nita Rachmenia, menyambut baik kedatangan Abdul Kholik dari DPD RI yang menawarkan konsep percepatan pembangunan Jateng. Terlebih lagi konsep itu bertujuan agar pembangunan ekonomi Jateng menjadi lebih baik.
"Kami menyambut baik ini [skema yang ditawarkan Abdul Kholik]. Ini sesuatu yang perlu terus kita diskusikan. Apalagi ini tujuan akhirnya mendorong ekonomi Jateng yang lebih solid dan sustain," katanya.