JOGJA: Status Gunung Merapi sejak Kamis (21/10) sore naik menjadi siaga. Kenaikan status dari waspada ke siaga berdasar pengkajian BPPTK Yogyakarta berdasar kondisi terakhir yang menunjukkan peningkatkan semua aspek dan aktivitas kegempaan Merapi yang tinggi.
"Naiknya status Merapi menjadi siaga ini, setelah melalui pengkajian terhadap semua aspek dan aktivitas Merapi yang terus meningkat, semua parameter telah dipertimbangkan,” ujar Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta, Subandriyo kepada ditemui Harian Jogja di kantor BPPTK, tadi malam. Menurut dia, BPPTK secara resmi menyatakan kenaikan status pada Kamis pukul 18.00 WIB.
Status Merapi sendiri dinaikkan dari normal aktif menjadi waspada sejak 20 September 2010. Sejak itu salah satu gunung teraktif di dunia itu selalu mengalami peningkatan aktivitas. Pihak BPPTK bahkan menyebutkan aktivitas 2010 ini lebih tinggi dari aktivitas menjelang erupsi pada 2006 lalu.
Subandriyo menjelaskan parameter yang dipergunakan tersebut dilihat sisi aktivitas kegempaan [seismistas] yang terus meningkat seperti gempa Multi Phase (MP) yang telah mencapai 490-an, meningkatnya suhu Kawah Woro dari 576 derajat celcius pada September, menjadi 581 derajat celcius pada 20 Oktober, serta deformasi ke lereng selatan yang bergeser hampir 170 cm.
"Peningkatan status tersebut juga telah dibicarakan secara intensif melibatkan para ahli dari BPPTK yang memiliki pengalaman melihat perkembangan Gunung Merapi, dan selesai mengoreksi semuanya pada pukul 18.00 WIB, setelah itu status Merapi naik menjadi siaga,” tambahnya.
Dalam status Merapi yang siaga demikian, lanjut Subandriyo, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah peningkatkan kesiapsiagaan bila terjadi perubahan atau letusan secara tiba-tiba, dan siap pula mengungsi sewaktu-waktu.
"Karena itu perlu dipersiapkan pula oleh pemerintah segala sesuatunya, seperti kemana warga harus mengungsi secara cepat dan aman ketika terjadi erupsi,” katanya.
Dalam status siaga, BPTTK Yogyakarta menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di badan-badan sungai yang berhulu di Gunung Merapi, meliputi Kali Woro, Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Buyung, Kali Bedog, Kali Krasak, Kali Putih, Kali Senowo, Kali Trising, serta Kali Apu dalam radius 8 Kilometer dari puncak Merapi.
Ditambahkan pula, wisatawan dan masyarakat untuk tidak melakukan pendakian ke Puncak Gunung Merapi, sedangkan pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten agar mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan gunung merapi yang bisa terjadi setiap saat.
Kesiapan daerah
Menanggapi status Merapi, Pemkab Boyolali merespons dengan menjanjikan akan memperbaiki kerusakan sejumlah jalur evakuasi pengungsi di lereng Merapi.
Bupati Boyolali Seno Samodro menjanjikan akan segera memperbaiki jalur-jalur itu, agar tidak mengganggu proses evakuasi pengungsi, jika kondisi Merapi semakin mengkhawatirkan. “Ada anggaran Rp250 juta dari APBD Perubahan 2010. Tetapi perbaikan secara fisik tidak diambilkan dari anggaran itu. Lagi-lagi dana dari unit reaksi cepat (URC),” ujarnya di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (21/10).
Bupati menambahkan pihaknya juga belum berani menggunakan dana tak terduga untuk perbaikan jalur evakuasi tersebut. Pasalnya, penggunaan dana tak terduga bisa dilakukan, jika sudah ada peristiwa atau bencana. “Ada sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dana tak terduga di Boyolali. Tetapi itu tidak bisa seluruhnya digunakan, karena harus dilakukan secara cermat,” papar dia.
Situasi sebaliknya dialami di Kabupaten Klaten. Palang Merah Indonesia (PMI) Klaten terpaksa menghentikan proyek pembangunan barak pengungsian di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten lantaran kehabisan anggaran yang tersedia.
Sekretaris PMI Klaten, Rantiman kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (21/10), mengatakan hingga kini proyek pembangunan barak pengungsian itu sudah mencapai 75%. Menurutnya, pembangunan barak pengungsian berukuran 12 x 22 meter itu sudah menelan total dana senilai Rp285 juta. Dana tersebut, sambung Rantiman, berasal dari sumbangan PMI Internasional dan swadaya warga sekitar. “Sekarang dananya sudah habis. Padahal, untuk menyelesaikan proyek pembangunan barak pengungsian ini dibutuhkan dana sekitar Rp75 juta hingga Rp100 juta,” tutur Rantiman.
Dia menjelaskan, barak pengungsian itu diperkirakan mampu menampung sekitar 400 pengungsi. Kendati demikian, jumlah warga Desa Tegalmulyo yang tinggal di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi mencapai sekitar 1.287 jiwa. “Barak itu tidak akan mampu menampung semua pengungsi di Desa Tegalmulyo. Jika bencana datang kami akan menggunakan bangunan-bangunan yang aman seperti balaidesa dan sekolah-sekolah untuk lokasi pengungsian,” tandas Rantiman.
Terpisah, Kasubid Potensi Linmas Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Klaten, Joko Roekminto mengatakan kurangnya barak pengungsian permanen di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi di Klaten membuat dirinya memaksimalkan penggunaan tenda-tenda darurat.
Menurutnya, jumlah calon pengungsi bencana letusan Gunung Merapi mencapai 5.727 jiwa. Untuk menampung pengungsi dalam jumlah itu, sambung Joko, dibutuhkan ratusan tenda peleton berukuran sekitar 5 x 6 meter. “Satu tenda peleton diperkirakan dapat menampung 25-30 pengungsi,” urainya.(Harian Jogja/M Fikri AR & Solopos/JIBI/Muh Khodiq Duri & Ahmad Muhfid Aryono)
HARIAN JOGJA CETAK
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli