Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan apa yang dikerjakannya hanyalah sebuah contoh. Penerapan e-goverment, e-budjeting dan money follow program harus bisa dimaksimalkan untuk menekan pembengkakan anggaran yang disebabkan oleh ketidaktepatan perencanaan.
Promosi BRI Klasterku Hidupku Dorong Pemberdayaan Perempuan lewat Usaha Tani di Bali
"Kami hanya tunjukkan saja. Jangan sampai ada program yang tidak sesuai dan menimbulkan pemborosan," kata Sultan saat acara Optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Hotel Inna Garuda, Rabu (10/8/2016).
Sementara dalam pemaparan singkat, Sultan mengungkapkan bahwa salah satu bentuk pemborosan anggaran adalah pembangunan gedung oleh pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat DIY. Oleh karena itu, pembangunan seperti ini perlu ditinjau lagi.
"Jangan sampai tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah," ungkap Sultan.
Sementara Kepala DPKKAD DIY Bambang Wisnu Handoyo mengungkapkan bahwa sudah saatnya semua kegiatan mengacu pada program. Jika nantinya ditemukan kegiatan yang tidak sesuai program akan dialihkan demi efisiensi anggaran.
"Kan program mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Jika tidak capai ya diselaraskan untuk daerah," terang dia.
Menurut dia, pendapatan DIY pada tahun mendatang tidak akan menurun. Penurunan hanya akan terjadi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Oleh karena itu, kami tidak andalkan pajak tersebut. Bisa nanti genjot pendapatan dari BUMD dan aset lainnya," ungkapnya.