by Arief Junianto Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Minggu, 24 September 2017 - 05:19 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Harianregional.com, BANTUL--Hampir seluruh perpustakaan sekolah di DIY belum layak. Dari total 2.000 lebih unit perpustakaan sekolah yang ada di DIY, tak lebih dari 5% saja yang memenuhi standar nasional.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Budi Wibowo membenarkan hal itu. Kepada Harianregional.com, Jumat (22/9/2017), mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulonprogo itu menuturkan, melalui aplikasi sistem informasi geografis (GIS), pihaknya terus memantau perkembangan perpustakaan-perpustakaan sekolah tersebut.
Diakuinya, kondisi perpustakaan itu memang masih sangat mengkhawatirkan. Terlebih lokasinya yang berada di institusi pendidikan, perpustakaan seharusnya bisa dikelola secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Budi menjelaskan, sebuah perpustakaan sekolah, idealnya memiliki koleksi setidaknya 10.000 eksemplar untuk bisa dikatakan memiliki standar nasional. Namun kenyataannya, sebagian besar perpustakaan sekolah memiliki koleksi tak lebih dari 200 eksemplar saja.
"Itupun masih banyak yang menempatkan buku paket sekolah sebagai koleksi perpustakaan," kata Budi.
Dari semua jenjang, ia berharap jenjang SMA/MA lah yang bisa lebih digenjot pengelolaan perpustakaannya. Pasalnya, jenjang SMA/MA adalah jenjang dimana siswa mulai memasuki masa transisi dari pendidikan menengah menuju ke pendidikan tinggi.
Sayangnya, kondisi perpustakaan sekolah di jenjang itu pun tak kalah mengkhawatirkannya. Betapa tidak, dari total 467 unit perpustakaan, hanya dua unit saja yang menurutnya sudah memenuhi standar nasional, yakni masing-masing di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta dan SMA N 2 Bantul.
Dijelaskannya, koleksi buku di MAN 1 Yogyakarta hingga kini sudah mencapai 47.000 lebih eksemplar yang terdiri dari 10.000 lebih judul. Sedangkan SMA N 2 Bantul yang memiliki hampir 8.000 eksemplar dan 3.000 lebih judul buku, kini tengah aktif menjalin kerjasama dengan pihal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bantul.
“Indikator standar nasional memang tidak hanya jumlah koleksi saja, melainkan juga pengelolaannya, termasuk di antaranya adalah kerjasama yang dijalin dengan pihak lain dalam rangka peningkatan budaya literasi,” tambah Budi.