by Akhirul Anwar Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Rabu, 6 Juni 2012 - 11:33 WIB
ESPOS.ID - ilustrasi (indonesia.ucanews.com)
JOGJA—Penerapan Pancasila dalam pemerintahan dinilai masih jauh dari konteks Pancasilais. Saat ini, Pancasila juga sudah mulai dilupakan orang.
Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid dalam diskusi itu menyatakan, hanya 24% dari hasil survei rakyat yang menjalankan Pancasila UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu dipengaruhi adanya prinsip dasar Pancasila yang mulai dilupakan orang.
Nusron mengungkapkan, sebanyak 28,6% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga untuk mencapai tujuannya menghalalkan segala cara. Alhasil, kata dia, Indonesia berada di persimpangan yang butuh ketegasan mengembalikan makna Pancasila UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Lunturnya Pancasila membuat keadilan berbeda antara kalangan elit dengan rakyat. Salah satunya adalah isu kemiskinan, di mana tidak ada titik temu ukuran elit dengan rakyat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) harusnya mengukur angka kemiskinan, pengangguran, keberhasilan ekonomi sebagai ukuran yang baik dan benar.
"Dia hakim independen, tentunya ada independensi yang tinggi," ujarnya dalam sarasehan memperingati Bulan Bung Karno di halaman kantor DPRD DIY, Selasa (5/6) malam.
Ia menambahkan, terlepas dari data yang tidak sama, perlu ketegasan dari pimpinan negara dalam hal ini Presiden. Sebagai Politisi PDIP, Arar panggilan Maruarar Sirait, mendukung apa yang dilakukan SBY jika ingin menegakkan Pancasila. (ali)