Semarangpos.com, SEMARANG — Nahdlatul Ulama (NU) melakukan berbagai upaya untuk menolak kebijakan pemerintah menerapkan lima hari sekolah yang dikenal pula dengan sebutan full day school.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Tengah Abu Hapsin di Kota Semarang, Selasa (8/8/2017), menagkui telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng. Surat itu berisi penolakan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan lima hari sekolah atau full day school itu.
Menurut dia dalam surat tersebut ditegaskan tentang penolakan PW NU Jateng atas kebijakan dan pemaksaan lima hari sekolah tersebut. "Kami menolak, supaya gubernur tidak melaksanakan," katanya.
Ia menuturkan dalam kebijakan tersebut para siswa harus menjalani sekolah sejak pagi hingga sore hari. Permasalahan yang dihadapi, lanjut dia, bukan pada jumlah hari, namun lebih pada jumlah jam sekolah.
Ia mencontohkan siswa di madrasah diniyah akan terganggu kegiatan mengaji mereka jika jam sekolah berlangsung hingga sore. "Padahal kegiatan sore itu lebih berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Jateng bersama para bupati dan wali kota di Jateng tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo itu.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan kebijakan full day school merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini, kata dia sudah ada sekolah yang telah melakukan uji coba.
"Beberapa sekolah sudah diuji coba, hasilnya akan dievaluasi," kata Sri Puryono menegaskan sikap mengabaikan aspirasi kaum nahdliyin atas kebijakan lima hari sekolah atau full day school itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya