by Mg Noviarizal Fernandez Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Selasa, 27 Agustus 2013 - 17:03 WIB
ESPOS.ID - ilustrasi
Harian Jogja.com, KULONPROGO—Perwakilan warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates meminta sanksi adat bagi warga yang pro penambangan pasir besi dihapuskan. Ada juga tuntutan pertemuan lanjutan sebagai bentuk musyawarah seluruh warga desa.
Informasi yang dihimpun, perwakilan warga tersebut adalah Nasib Wardoyo, Sigir Prasojo (Dusun V), Pandoyo dan Mujiono (Dusun IV). Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Desa Karangwuni, Sutarman, pekan lalu.
Kepada Harian Jogja.com, Selasa (27/8/2013), Nasib Wardoyo menjelaskan beberapa hal yang mereka sampaikan meliputi selama ini pro dan kontra penambangan pasir besi terjadi karena ada warga yang kurang memahami informasi yang diberikan oleh PT Jogja Megasa Iron (JMI).
“Kami juga meminta ada pertemuan antarwarga untuk musyawarah, kemudian dilanjutkan pertemuan antara warga, pemerintah dan PT JMI untuk membicarakan segala hal menyangkut pasir besi. Tidak hanya itu, kami juga menuntut agar sanksi adat bagi warga yang pro penambangan dihapuskan karena memperparah keretakan sosial antarmasyarakat,” tutur dia.
Ia menjelaskan selama ini sanksi adat yang terjadi di wilayah desa tersebut seperti jika ada warga pro penambangan yang memiliki hajatan, maka warga yang kontra tidak akan melibatkan diri. Hal itu juga terjadi jika ada warga pro penambangan yang meninggal dunia, maka warga yang kotra tidak akan melayat.
Kepala Desa Karangwuni, Sutarman, menyambut baik aspirasi itu. Sebagai kepala desa, dia memosisikan diri sebagai penyambung aspirasi warga dan pemerintah dan apa yang dilakukan kades merupakan bagian dari program pemerintah.
Sutarman juga mengakui selama ini ada komunikasi yang tidak lancar sehingga aspirasi warga kepada pemerintah terkait keretakan sosial tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.
“Kami juga upayakan untuk menghilangkan sanksi sosial di masyarakat. Terus terang sebagai kades saya juga bingung menyikapi hal itu. Intinya saya akan mengkomunikasikan hal itu dengan pemerintah,” kata dia.