Harianjogja.com, KULONPROGO – Intensitas hujan yang masih tinggi membuat wilayah yang mengalami kekeringan masih memiliki cadangan air yang mencukupi.
Promosi Kisah Klaster Usaha Telur Asin Abinisa, Omzet Meningkat Berkat Pemberdayaan BRI
Akibatnya dana dropping air yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) belum dipakai. Praktis dengan kondisi ini tidak akan melakukan penambahan dana saat pembahasan APBD Perubahan.
Kepala Dinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengakui hingga akhir Juli ini belum ada satu pun desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih.
Kondisi itu terjadi kemungkinan besar disebabkan masih tingginya intensitas hujan yang turun. Akibatnya cadangan air bersih yang dimiliki masih mencukupi untuk keperluan sehari-hari.
Dia berpendapat, adanya fenomena kemarau basah menjadi salah satu faktor yang membuat warga urung melakukan permintaan atau pembelian air bersih.
Kondisi ini, menurut Dwi Warna, berbeda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana saat memasuki akhir Mei permohonan bantuan sudah banyak. Namun hingga akhir Juli ini, belum ada satu pun laporan tentang daerah yang mengalami kekeringan.
“Praktis dana dropping yang kami miliki sebesar Rp650 juta belum terpakai,” kata Dwi Warna kepada wartawan, Rabu (27/7/2016).
Meski belum terpakai, dia mengaku siap mengeluarkan kapan pun juga guna pemenuhan penyaluran bantuan air bersih. Hanya saja, untuk bisa menyalurkan bantuan itu, maka harus ada permohonan resmi dari pihak desa atau pun dusun setempat.
Persayaratan ini dibutuhkan agar bantuan bisa tepat sasaran dan proses pelayanan dilakukan secara umum, bukan karena kebutuhan orang per orang.
“Kalau ditanya pribadi pasti butuh, tapi yang diminta adalah secara kewilayahan. Jadi kami siap menyalurkan bantuan asalkan ada pengajuan secara resmi,” ungkap pria berkacamatan ini.
Dwi Warna menambahkan, adanya fenomena kemarau basah maka kemungkinan besar tidak ada tambahan dana untuk dropping. Seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, setiap pembahasan APBD Perubahan ada penambahan anggaran karena melihat peta rawan kekeringan yang dimiliki.
“Ini memang sangat situasional, tapi kalau melihat potensi hujan yang masih tinggi, saya kira dana yang tersedia sudah mencukupi sehingga tidak butuh tambahan,” ujarnya.