Keistimewaan DIY, Kraton Jogja diminta tak berpolemik mengenai suksesi Gubernur.
Harianjogja,com, BANTUL- Pamong desa di Bantul tidak mempersoalkan jabatan Gubernur DIY dan pemimpin Kraton Jogja dijabat perempuan atau lelaki. Kraton Jogja Diminta Tidak berpolemik.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Pernyataan itu menyusul kabar pecahnya sikap Kraton Jogja ihwal pengisian jabatan atau suksesi gubernur terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keistimewaan DIY. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DIY Bibit Rustanto mengatakan siapapun yang menjabat gubernur dan memimpin Kraton Jogja asal disepakati oleh keluarga Kraton secara kelembagaan tidak menjadi masalah.
"Jadi enggak masalah mau laki-laki atau perempuan asal itu berdasarkan kesepakatan Kraton Jogja secara kelembagaan bukan perorangan," ujar mantan Kepala Desa Bangunjiwo, Kasihan Bantul itu akhir pekan lalu.
Ia berharap, Kraton Jogja menghentikan polemik suksesi gubernur tersebut dan memilih jalur dialog atau musyawarah di kalangan keluarga besar Kraton Jogja. Polemik di internal Kraton menurutnya tidak akan memberi kesan yang baik terhadap masyarakat Jogja.
"Tidak baiklah berpolemik itu, tidak mendidik masyarakat. Sebaiknya hal seperti ini didialogkan oleh internal Kraton," tuturnya lagi.
Pandangan serupa juga diutarakan Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul yang mengklaim beranggotakan 933 dukuh. Ketua Pandu Bantul Sulistyo Atmojo mengatakan tidak beranggapan gubernur harus berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya.
"Terserah Kraton mau membuka peluang gubernur laki-laki atau perempuan," ujar Sulistyo.
DPRD DIY yang kini menyusun Raperda Keistimewaan diminta menghormati keputusan Kraton tersebut. Apakah gubernur dan pemimpin yang bertahta adalah laki-laki atau perempuan.
"Jadi kembalikan saja semua ke Kraton, dan pemerintah harus menghormati keputusan Kraton," imbuhnya.