Harianjogja.com, JOGJA- Dari 35 kelurahan kawasan kumuh di Kota Jogja, tujuh kelurahan di antaranya sudah memiliki detail enginering desain (DED) penanganan kawasan kumuh.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja, Hendra Tantular, di ruang kerjanya, Jumat (26/2/2016) pekan lalu.
Ketujuh kelurahan tersebut adalah Kelurahan Suryatmajan, Keparakan, Gowongan, Warungboto, Pandeyan, Giwangan dan Brontokusuman. Seluruhnya sudah berhasil ditata menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp8,5 miliar.
Penataan tersebut berupa penguatan talut permukiman, penanganan jalan lingkungan dan pembuatan saluran air hujan. Menurut Hendra, penanganan kawasan kumuh juga sangat tergantung kesiapan komunitas masyarakat.
Sementara itu, jumlah penduduk Kota Jogja yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) per 25 Februari 2016 sebanyak 409.450 jiwa.
Kawasan yang padat penduduk terdapat di kecamatan Ngampilan dengan jumlah penduduk mencapai 22.977 jiwa, sementara luas wilayah hanya 0,82 kilometer. Kawasan terpadat kedua, yakni Kecamatan Gedongtengen dengan jumlah penduduk 21.935 jiwa, sementara luas wilayah 0,96 kilometer.
Kepala Bidang Data dan Informasi, Disdukcapil Kota Jogja, Deddy Feriza menyatakan kepadatan penduduk di Kota Jogja tidak identik dengan kumuh. Kondisi wilayah kota yang mengalami keterbatasan lahan sehingga ruang antar bangunan rumah tidak terlalu lebar.
“Seperti di Gedongtengen padat penduduk, hanya sedikit yang masuk kawasan kumuh,” katanya.