Redaksi - Espos.id Jogja - Senin, 18 Oktober 2010 - 12:32 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JOGJA: Kali Code, Jogja, semakin rusak. Kualitas air memburuk. Talud penahan luapan banjir juga sudah renta dan rawan jebol. Sementara, pihak yang berwenang saling lempar tanggung jawab. Sejumlah kalangan pun menyebut Kali Code sudah selayak selokan.
Toto Pratopo, Ketua Pemerti Code mengatakan Kali Code yang membelah Kota Jogja selalu dirundung masalah yang belum ada solusinya hingga saat ini. Diantaranya adalah drainase dan limbah yang masih dibuang ke sungai sehingga tak ubahnya seperti selokan.
Dikatakan, secara ekosistem, Code memang sudah rusak. Sementara program yang digalakkan pemerintah semisal program kali bersih (prokasih) hingga saat ini belum berhasil.
"Prokasih telah gagal. Tiap tahun dilakukan evaluasi. Seharusnya kualitas air semakin meningkat, nyatanya hingga sekarang tidak ada perubahan," ujar dia kepada Harian Jogja saat ditemui di rumahnya di daerah Code Utara, akhir pekan lalu.
Menurut dia, Kali Code bukan lagi sebuah sungai melainkan hanya selokan. Kualitas air sangat buruk, padahal sebagian masyarakat masih menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada ribuan warga yang berdomisili di pinggir sungai yang sebenarnya hidup dalam bayang-bayang bencana banjir dan longsor.
"Jika kondisi seperti ini terus menerus dibiarkan maka Code akan bernasib sama dengan Kali Ciliwung yang bisa menimbulkan bencana dahsyat," ungkap dia,
Toto mengatakan persoalan seperti ini terjadi karena regulasi yang mengatur tentang sungai baik di tingkat pusat (PP) maupun daerah (Perda) belum ada. Raperda sungai yang pernah dibahas telah mangkrak selama lima tahun. Ujung-ujungnya, tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan.
Pemerti, kata dia, ingin melakukan perbaikan dengan melakukan penanaman tanaman rambat, membersihkan sampah. Pihaknya juga mengusulkan agar Perda segera dibuat. Tindak lanjut dari Perda adalah dengan membentuk komisi sungai yang diisi oleh elemen dari perguruan tinggi, LSM, birokrasi, dan swasta.
Selain itu, perlu juga diwujudkan pinggiran kali sebagai ruang publik yang nyaman untuk warga. Anak-anak, kata dia, tidak perlu jauh-jauh ke Kali Kuning di lereng Merapi hanya untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tentang sungai.
Terkait dengan kebencanaan, dia berpendapat perlu ada sebuah desain khusus untuk mengantisipasi bila bencana besar melanda yakni penyediaan alat komunikasi dan pembuatan prosedur tetap (protap) yang tegas.
"Segenap stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap Kali Code harus duduk bersama untuk merumuskan kejelasan soal wewenang. Kalau hal itu tidak bisa dilakukan maka slogan one river, one plan, one integrated management hanya akan sebatas wacana," ungkap dia.
Kelembagaan, kata dia, memiliki peran yang sangat vital sehingga nantinya tupoksinya jelas. Komunitas-komunitas yang ada di Kali Code, kata dia, sebenarnya sudah sangat mapan, hanya saja masih bergerak secara sporadis karena belum memiliki guideline.
Hal sama juga diungkapkan Ketua Code Wisata Brontokusuman (Dewa Bronto) Nelson Sinaga. Menurut dia, kesemrawutan Kali Code tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
Semestinya, kata dia, tidak hanya komunitas-komunitas pemerhati Code saja yang berkonsentrasi membersihkan sungai, tetapi juga diikuti oleh semua elemen masyarakat yang lain. "Tiap minggu memang dilakukan pembersihan, tapi jika hal itu tidak diikuti oleh warga di Utara, maka semuanya percuma saja," ujar dia saat ditemui Harian Jogja di Joglo Pinggir Code Jembatan Brontokusuman, akhir pekan lalu.
Dulu, tutur dia, anak-anak kecil menjadikan sungai sebagai tempat bermain yang nyaman. Namun sekarang, orangtua malah melarang anaknya untuk bermain di sekitar sungai. Hal itu terjadi karena kondisi sungai yang tidak sehat, banyak sampah, bangkai yang menimbulkan bau busuk.
Program Pemkot yang hanya turun setahun sekali ke Kali Code manfaatnya masih kurang. Apalagi warga tidak dibekali dengan peralatan yang memadai. Karena itu, pembersihan pulau-pulau di tengah sungai yang membuat arus menjadi macet seringkali mengalami hambatan.
Menurut Nelson, Dewa Bronto memiliki angan-angan menjadikan Kali Code sebagai objek wisata alternatif Jogja. Kunci utamanya, kata dia, adalah mempertahankan sungai tetap bersih sekaligus membangun rasa memiliki warga setempat.
“Ada banyak paket wisata yang bisa dikembangkan misalnya saja jembatan gantung sarana outbond, flyng fox, sarana olahraga air dan juga lomba memancing,” ungkap dia.
Jika dikelola dengan baik, dia berkeyakinan Code akan berkembang menjadi ruang publik idola masyarakat yang pada akhirnya bisa mendatangkan manfaat dari sisi ekonomis. Hanya saja, kata dia, memang masih perlu diperbanyak fasilitas pendukung seperti taman.
Wignya Cahyana, pegiat Paguyuban Masyarakat Pinggir Sungai (PMPS) mengatakan kondisi Code saat ini cukup memprihatinkan. Umur talud kebanyakan sudah tua sehingga pondasinya menjadi lemah. Saat cuaca ekstrim muncul, diperkirakan akan banyak yang ambrol dan tebing longsor. "Harusnya dipikirkan penghijauan dan penegakan Perda larangan buang sampah," ujar dia.
Faktanya hingga saat ini tidak ada rambu-rambu larangan. Selain itu tidak juga dilakukan penyuluhan yang intensif kepada warga sehingga kesadaraan mereka tidak mengalami peningkatan. Dia berpendapat tidak adanya koordinasi yang jelas membuat keadaan semakin kacau. Apalagi belakangan ini diwacanakan pembangunan kantung parkir Malioboro di atas Kali Code. Secara ekonomis, kata dia, hal itu memang menguntungkan, namun dari sisi lingkungan hidup jelas merugikan.
"Sejak dulu masyrakat Code dekat dengan mitos, yakni tidak boleh sembarangan memperlakukannya. Banjir bandang bukan bencana, melainkan upaya Code membersihkan diri dan buang sial ke laut selatan," ungkap dia.(Harian Jogja/Esdras Idialfero Ginting)
HARIAN JOGJA CETAK