Esposin, SEMARANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), memperoleh pasokan blangko elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) mencapai 90.000 lembar menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.
Ribuan blangko e-KTP itu dianggap sudah mencukupi untuk melayani masyarakat di 35 kabupaten/kota yang berniat melakukan perekaman data baru maupun migrasi tempat domisili.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Kepala Dispermadescapil Jateng, Tri Harso Widirahmanto, memastikan jumlah blangko e-KTP yang dikirimkan Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa mengamankan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Meskipun sampai saat ini, berapa banyak jumlah permintaan rekam data e-KTP untuk warga yang pindah domisili masih terus dilakukan verifikasi.
“Pantauan kami di masing-masing kabupaten kota aman. Cadangan blangko e-KTP di tempat kami juga masih cukup. Artinya stoknya aman, enggak ada kekurangan blangko sampai penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata Tri kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).
Keperluan layanan rekam data e-KTP untuk pindah domisili ini, terang Tri, turut bersinergi dengan database milik Komisi Pemilihan Umun (KPU) Jateng, sebagai lembaga yang berwenang menangani para calon pemilih.
Berdasarkan data Dispermadescapil, warga Jawa Tengah yang mengantongi e-KTP saat ini sebanyak 28.453.121 orang.
Lebih rinci, warga yang memiliki e-KTP terbanyak ada di Kota Semarang, yakni 1.252.217 orang. Kemudian di Kabupaten Brebes 1.488.858 orang dan Kabupaten Tegal 1.259.279 orang.
Sedangkan bagi warga Jateng yang melakukan perekaman e-KTP ada sebanyak 28.564.255 orang. Jumlah tersebut diprakirakan bakal terus meningkat menjelang Pilkada serentak pada November nanti.
“Ketimbang kondisi Pilpres kemarin, untuk coblosan Pilkada November nanti ada tambahan pemilih pemula. Kami juga bergerak lagi untuk menggencarkan rekam data pemilih pemula. Yang jelas kami masuk ke sekolah sekolah. Utamanya ke SMA dan MA bersama Dinas Pendidikan Provinsi,” tutupnya.