JOGJA: Kesemrawutan iklan yang terjadi di beberapa lokasi di DIY belakangan ini harus segera disikapi secara cepat dan bijak oleh pihak-pihak terkait. Pasalnya cerminan DIY sebagai kota budaya dan pariwisata bisa luntur karena tidak adanya penataan ruang yang baik sehingga menimbulkan kesan kumuh.
Sudut pandang etika menjadi perlu dikedepankan, di samping sudut pandang dampak ekonominya. Ketua Badan Pengawas Periklanan Daerah (BPPD) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) DIY, Syamsul Hadi mengungkapkan, baik Pemda maupun pelaku periklanan di DIY harus sadar untuk tidak menciptakan kondisi yang buruk pada lingkungan sosial masyarakat.
BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku
“Kalau bicara media luar ruang dari sisi etika, tentu yang menjadi concern adalah pada muatan kontennya. Bagaimana konten itu disampaikan kepada masyarakat, tanpa melanggar nilai-nilai etika, khususnya masyarakat setempat,” terang Syamsul, akhir pekan lalu. Konten iklan yang mengakibatkan teror visual, atau sampah masyarakat, menurut dia, perlu dilakukan penanganan. Termasuk juga tata ruang periklanan media luar ruang, meski tidak termasuk dalam pedoman Etika Periklanan Indonesia (EPI), namun, aspek ini tetap menjadi concern BPPD PPPI DIY.
Terkait banyaknya titik iklan menuntut adanya kesadaran bersama. “Kalau di Kota Jogja jelas saat ini titiknya sudah sangat terbatas, perluasannya hanya bisa vertikal, kalau dilihat di pinggiran perbatasan Jogja-Sleman, banyak yang tidak teratur, nah ini tentu harus jadi perhatian Pemda setempat,” tegasnya. Kesemrawutan iklan ini tampak lokasi-lokasi yang strategis. Di jalan Laksda Adisutjipto, misalnya, billboard dipasang tidak teratur sehingga yang besar menutup billboard yang kecil. Bahkan, billboard kadang dipasang menutup bangunan cagar budaya atau heritage, seperti yang tampak di Jalan Malioboro.
Keberadaan billboard ini kadang juga mengganggu pengguna jalan, seperti dikeluhkan Rahmad. Ia menunjuk iklan yang terpasang di sekiling Kridosono, terutama dari Jalan Suroto. “Jalan itu kan melingkar sehingga mengganggu keluasan mata ketika melihat jalan,” jelas dia yang hampir setiap hari lewat di jalan tersebut. Ketua Umum PPPI DIY Edi Purjanto mengatakan, semua pihak harus melihat dampak negatif yang terjadi saat ini. Kecenderungan pertumbuhan periklanan di DIY, memang masih didominasi oleh jenis media iklan luar ruang, khususnya billboard, membawa konsekuensi sosial dan ekonomi.
“Kalau dilihat dari tata kota tentu banyaknya titik-titik billboard, yang tidak diatur secara baik, akan membuat kota terlihat semrawut, padahal kita semua tahu, DIY adalah kota wisata dan kota budaya, hal itu tentu tidak memberikan dukungan pada image DIY tapi justru menghambat,” jelasnya. PAD Meski jumlah iklan luar ruang
makin banyak, hal ini tidak sebanding dengan pendapatan dari pajak yang diperoleh. Kota Jogja, meski ada sekitar 10.000 titik iklan, ternyata pada 2008 pendapatan dari pajak iklan tidak dapat memenuhi target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari Target yang Rp5,4 miliar hanya tercapai Rp4,9 miliar.
Menurut Tugiyarto, Kasi penetapan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja,untuk tahun ini target yang ditetapkan sama. “Hingga pertengahan tahun ini telah tercapai 41 persen,”ungkapnya seraya menambahkan, pihaknya berencana menurunkan target dari sektor pendapatan reklame outdoor ini. Padahal dalam lelang, harga yang disepakati bisa jauh lebih besar dibandingkan penawaran perdana. Biasanya, kata dia, pihaknya membuka harga sekitar Rp120 juta untuk 3 tahun, biasanya mampu terlelang pada kisaran Rp175 juta-Rp450 juta tergantung titik atau jalur jalannya.
Untuk titik reklame outdoor yang besar, Kota Jogja mempunyai kurang lebih 50 titik. Ukuran yang besar sendiri lebih dari 24 meter persegi, biasanya 4x8 dan lainnya. Untuk reklame-reklame ini, biasanya diadakan proses lelang untuk biro-bironya. “Dari semua daerah boleh mengikuti lelang ini, dan yang menang tentunya yang membayar lelang paling tinggi,”katanya. Kondisi sebaliknya terjadi di Sleman. Menurut Harda Kiswaya, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, pendapatan yang berasal dari pajak reklame mengalami peningkatan.
Tercatat pada 2008 pemasukan Rp8,1 miliar, dari target perolehan pajak Rp5,6 miliar. Sementara 2009 ini terhitung sejak Januari–31 Juli 2009 sudah Rp6,2 miliar. “Itu baru pertengahan 2009, dan nominal itu akan bertambah besar untuk 6 bulan ke depan karena target untuk tahun ini Rp6,8 miliar,” ujar Harda. Titik strategis Titik-titik strategis saat ini menjadi incaran untuk pemasangan iklan. Menurut Dwi Ari Hariyanto, Seksi Perizinan Dinas Kimpraswil Sleman, mulai dari batas kota yakni Jalan Laksda Adisutjipto menuju Bandara adalah titik strategis untuk pengiklan.
Ratusan reklame sudah mengantre untuk bisa dipasang di lokasi strategis itu dengan harga tinggi. Edy, Marketing Lendis Advertising mengatakan, dia membuka harga space iklan untuk reklame billboard dengan ukuran 5x10 meter di kawasan Ringroad Monjali merupakan salah satu kawasan strategis perusahaan untuk beriklan. Untuk lokasi itu dia menyewakan dengan harga Rp185 juta per tahun, tapi kalau mau nyewa hanya untuk 1 bulan, bayar sewa Rp25 juta per bulan. Salah seorang pemasang iklan Roy Suryo, pakar telematika yang juga calon terpilih DPR mengatakan, selama masa kampanye dia memasang di 31 titik di seluruh DIY dalam bentuk billboard.
“Itu harga miring karena saya memang ada kedekatan dengan biro iklan,” ujar Roy. Roy mengatakan, ia tidak hanya menggunakan satu biro iklan melainkan beberapa biro iklan. “Kalau total saya merahasiakan, tapi yang pasti saya tetap bayar pajak reklame, antara Rp1,3 juta–Rp2,5 juta untuk tiap reklame yang saya pasang,” tandasnya.
Terpisah, Haris Sutarta, Kepala Seksi bagian Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman mengatakan, untuk pajak reklame ditentukan mengenai kawasan dan ukuran dari reklame. Terutama untuk titik strategis itu bisa mencapai Rp1 juta per meter. Bila yang dipasang billboard ukuran 5x10 meter maka pajak yang akan dibayarkahn sebesar Rp100 juta. “Tiap lokasi berbeda dan ada hitung-hitungannya sendiri, ada yang cuma Rp300.000 per meter namun ada yang bahkan sampai jutaan,” ujar dia.
Oleh Galih Kurniawan,
Theresia T Andayani & Wulan Anggraeny
HARIAN JOGJA