JOGJA: Meski partai belum mendeklarasikan secara resmi nama bakal calon walikota dan wakil walikota yang akan diajukan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jogja 2011, Forum Komunikasi (Forkom) PAC Partai Gerindra justru nekat mendeklarasikan nama balon Wakil Walikota Jogja 2011.
Forkom PAC Gerindra mengklaim nama yang mereka ajukan merupakan usulan dari 14 PAC.
Ketua Forum Komunikasi PAC Partai Gerindra, Anang Sutedja, mengatakan deklarasi ini mereka lakukan sebagai upaya menyampaikan ke DPC dan DPD mengenai suara dari PAC.
”Selama ini komunikasi dengan DPC agak buntu, jadi susah bagi kami untuk menyampaikan suara kami,” ujarnya, saat dihubungi Harian Jogja lewat ponsel, Minggu (19/12).
Sebelum mengerucut ke satu nama yakni Rumiyanto, Forkom PAC sempat mengantongi tiga nama. Nama Rumiyanto menguat karena latar belakangnya yang berasal dari Pedagang Kaki Lima dan sempat menjadi Ketua Paguyuban PKL.
Dengan latar belakang seperti itu, Forkom PAC berasumsi nantinya Rumiyanto bisa menjadi pendongkrak suara calon yang diusung Gerindra bersama partai lain yang menjadi koalisi nantinya.
Anang mengakui, deklarasi yang dilakukannya Minggu (19/12) di halaman kantor DPD Gerindra memang bukan suara resmi partai. Nantinya nama Rumiyanto akan diusulkan ke DPC dan DPD agar bisa dibawa ke pusat dan diharapkan bisa mendapat rekomendasi dari DPP.
”Forkom memang tidak ada dalam AD-ART partai, ini hanya bentuk komunikasi kami. Kami serahkan suara kami ke DPC untuk nantinya diusulkan ke pusat,” lanjutnya.
Menanggapi adanya deklarasi itu, Ketua DPC Partai Gerindra Fahrur Rozy mengatakan langkah tersebut tidak sesuai dengan AD-ART partai. Seharusnya pendeklarasian nama balon baik walikota maupun wakil walikota dilakukan setelah pendaftaran ke KPU. Sedangkan hingga saat ini, belum dibuka pendaftaran oleh KPU.
Belum akan dihukum
Rozy mengatakan, bagi anggota yang mengikuti atau menggelar deklarasi hari ini, belum akan diberikan sanksi. ”Sekarang belum. Tapi kalau nanti aksi ini berlanjut dan ada pemaksaan tentu akan ada sanksi yang dijatuhkan,” ujarnya.
Pemaksaan yang dimaksudkan misalnya Forkom mendesak calon yang disorongkan dan tidak mengindahkan keputusan dari DPP, maka sanksi berupa pencabutan KTA atau dipecat dari keanggotaan bisa saja diturunkan. Tapi Rozy mengingatkan nantinya bentuk sanksi diserahkan kepada DPP.
Rozy menegaskan, satu nama baru bisa dideklarasikan jika sudah ada persetujuan dari DPP dan didaftarkan ke KPU. ”Dalam pilkada nanti kan bisa saja kita berkoalisi dengan partai lain. Nah nanti kan masih muncul nama-nama dan akan disaring lagi,” lanjutnya.
Gerindra hingga kini memang belum memutuskan satu nama yang akan dicalonkan sebagai AB1 dan AB2. Pendekatan dan pembicaraan dengan beberapa partai terus intensif dilakukan.
Tiga nama yang masuk dalam survei di antaranya Hanafi Rais, Haryadi Suyuti dan Imam Priyono. Dari hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga independen, nama wakil walikota incumbent, Hariyadi Suyuti masih memimpin. (Harian Jogja/Anggraenny Prajayanti)
Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja
HARJO CETAK