WONOSARI : Kendati izin eksplorasi batu kars kelas I sejumlah perusahaan pengolah batu kars ditangguhkan namun hingga kini beberapa perusahaan masih terus beroperasi. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Gunungkidul kini tengah menyusun rancangan peraturan bupati (perbup) untuk menyikapi upaya penataan zonasi kawasan pertambangan.
Sampai saat ini draf penyempurnaan peraturan bupati tentang alokasi wilayah pertambangan masih terus dikaji ulang, sehingga payung hukum penertiban beberapa perusahan yang nekad beroperasi tanpa mengantongi izin bisa segera diterapkan.
”Imbauan untuk menghentikan produksi sudah kami lakukan. Kalau memang tidak diperhatikan kami akan segera melakukan cek ulang ke lapangan lagi,” ujar Pramusaji Ruswandono Kepala Seksi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Disperindakoptam) pada Harian Jogja kemarin.
Pramusaji menambahkan sebaiknya eksplorasi memang harus dihentikan terlebih dahulu dan menunggu langkah zonasi kawasan pertambangan. Pramuji menegaskan terkait dengan terbitnya PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang salah satu pasal 60 tegas menyebutkan bentang alam kars merupakan kawasan lindung
Hingga saat ini sebanyak 106 pengajuan izin tambang kawasan kars ditangguhkan termasuk, pengajuan perpanjangan izin usaha pengolahan batu kars untuk 7 perusahaan besar di kawasan industri batu di Kecamatan Semanu dan Ponjong.
Sementara itu hingga akhir tahun 2008 lalu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPPRD) Pemkab Gunungkidul saat ini telah mengeluarkan dua rekomendasi atas pengajuan izin eksplorasi penambangan kars PT Supersonic dan PT Sugih Alamnugraha di Bedoyo Ponjong.
Menurut Mohamad Fajar sekretariat BKPRD Gunungkidul jelas disebutkan penataan penambangan kawasan kars yang diizinkan hanya di kawasan kars kelas III. Sedangkan untuk kelas I menjadi larangan dan kawasan kars klas II diizinkan dengan syarat tertentu.
Diharapkan dengan terbitnya perda yang mengatur penataan kawasan izin pertambangan di kawasan kars kelas I bisa diselamatkan. Hal ini juga sebagai upaya penyelamatan debit air yang tersimpan di sungai bawah tanah dan kebetulan berada di kawasan kars kelas I.
Terpisah, Wahyu Nugraha Kepala satuan polisi pamong praja (Satpol PP) menyatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu produk perda untuk bisa melangkah ke tahap penertiban sejumlah perusahaan yang nekad beroperasi tanpa memiliki izin usaha yang diterbitkan Pemkab Gunungkidul.
”Prinsip kami siap. Payung hukum yang jelas untuk kami melangkah kami segera menindaklanjuti. Sampai saat ini kami masih menunggu perbup dan aturan mainnya dan tidak mungkin kami gegabah melangkah,” kata komandan Satpol PP.
Kawasan kars III Desa Kecamatan
Dijinkan utuk pertambangan Girisekar Panggang
Girimulyo Panggang
Girisuko Panggang
Giriharjo Panggang
Karangduwet Paliyan
Banyusuco Paliyan
Kawasan Klas I dan II (Kawasan lindung)
Dilarang untuk pertambangan desa Kecamatan
Purwosari
Semanu
Tanjungsari
Tepus
Girisubo
Rongkop
Ponjong
Sumber : BKPRD Kabupaten Gunungkidul
Oleh Endro Guntoro HARIAN JOGJA
Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi