Redaksi - Espos.id Jogja - Selasa, 26 Januari 2010 - 08:14 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
WONOSARI: Masalah dana bakal mengganjal target penyelesaian draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada tahun ini. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak menganggarkan dana pembuatan draft Raperda PPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul Elvita Dewi Wahid mengatakan, masalah dana semakin kompleks setelah instansinya juga tidak menganggarkan dana untuk pembuatan draft Raperda tersebut.
“Kondisi keuangan daerah membuat kami tidak bisa memasukkan rencana anggaran pembuatan draft pada Pemkab,” kata dia kepada Harian Jogja, Senin (25/1). Guna menyikapi persoalan dana tersebut, Elvita mengaku akan menggalang dana dari Pemerintah Pusat ataupun Lembaga wadaya Masyarakat (LSM) agar target penyelesaikan draft Raperda pada tahun ini bisa terealisasi.
Dalam perhitungan Elvita, pembuatan draft Raperda PPA bakal menelan biaya sekitar Rp50 juta sampai Rp100 juta. Dari kisaran jumlah biaya tersebut, paling banyak untuk mendanai agenda pembahasan. Pasalnya, dari banyaknya substansi yang akan dimuat dalam draft tersebut, setiap substansi mengandung tiga pokok bahasan, yaitu pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul Bambang Wiranto mengatakan, draft Raperda PPA mesti sudah selesai pada tahun ini apabila ingin dimasukkan dalam Progam Legislasi Daerah Prolegda) 2011. “Kami masih bisa menambah jumlahnya kalau sebelum akhir tahun draft Ra perda-nya sudah final. Yang jelas, sejauh ini kami sudah menyiap kan 28 Raperda untuk dibahas pada tahun ini,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Elvita mengaku naskah akademis sebagai syarat pembuatan draft Raperda PPA sudah dirampungkan dan saat ini sudah diserahkan ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Karena itu, Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang menunggu realisasi bantuan yang sudah dijanjikan Depdiknas berupa dukungan dana untuk pembuatan draft Raperda.
“Kami dijanjikan bantuan karena Gunungkidul menjadi kabupaten/kota se-Indonesia pertama yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan 2009. Sebagai rewardnya, kami akan dibantu dana untuk pembuatan draft Raperda PPA,” ungkap Elvita.(gek)