DANUREJAN: Kalangan anggota DPRD DIY mengaku masih konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkeinginan mempertahankan pasangan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur yang merupakan wujud dari keistimewaan DIY. Hanya saja, mayoritas fraksi pesimistis, jika RUUK dalam penetapan akan disepakati dan selesai sebelum akhir September mendatang.
Anggota Fraksi PDIP, Ternalem PA, saat ditemui Harian Jogja, Senin (8/9), kemarin mengatakan ketidakyakinannya tersebut dikarenakan hingga kini Pemerintah dan DPR belum menemukan titik temu. Menjelang akhir purna tugas anggota DPR RI periode 2004-2009, permasalahan justru banyak yang muncul dari Mendagri.
“Saya pesimistis.Hal ini dapat dilihat dari estimasi [waktu] yang tersedia, perbedaan pendapat. Mendagri juga masih menanyakan batasan umur Sultan. Permasalahan ini akan berlarut lagi, jika nanti ada wacana kalau umur Sultan masih kecil dan tidak mau dicalonkan bagaimana,” katanya.
Jikapun RUUK itu diketok dengan penetapan, menurut dia, hasilnya tidak akan maksimal. Pemerintah nanti hanya mengikuti tren yang ada saja, yakni penetapan seorang Sultan menjadi Gubernur DIY. Selain itu, pemerintah nantinya juga hanya setengah hati dalam menyepakatinya.
“Takutnya, ketika RUUK sudah diputuskan, karena masih setengah- setengah nantinya akan ada elemen atau orang yang mempermasalahkan UUK ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan MK memutuskan untuk mengkaji ulang. Ya sama saja kalau sudah begini,” katanya. Anggota Fraksi Golkar Erwin Nizar, Abdul Halim Muslih dari Fraksi PKB dan Edhi Widodo dari Gerindra juga menyatakan hal senada.
“Jika melihat sikap dan kebijakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sampai sekarang ini, saya pesimistis penetapan akan disetujui dan selesai sebelum akhir September nanti,” ungkap Erwin.
Abdul Halim pun berharap bila nantinya RUUK itu tidak rampung, anggota DPR RI periode 2009-2014 untuk tetap memegang komitmen keistimewaan DIY pada penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY dan Adipati Pakualam sebagai Wakil Gubernur DIY.
Anggota Fraksi PKS Arif Rahman Hakim dan Wakil Ketua DPRD sementara dari Partai Demokrat, Sukedi mengingatkan agar tidak terjebak hanya pada permasalahan penetapan saja.
Arif mengatakan PKS tidak mau dikotomi dengan hal tersebut. Yang terpenting, menurutnya, setelah mendapatkan keistimewaan tersebut, rakyat akan mendapatkan apa. Sebab, masih banyak permasalahan seperti tanah, keuangan dan budaya yang sebenarnya perlu dirumuskan.
”Jangan sampai terjebak dalam penetapan,” katanya. Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Agus Poernomo yang dihubungi tadi malam menegaskan jika waktu yang dipermasalahkan pihaknya optimistis RUUK akan rampung. “Kami di Komisi sudah biasa membahas UU. RUUK ini termasuk sedikit pasalnya dibandingkan UU untuk NAD atau Papua, atau bahkan UU Pemilu yang sampai 350 pasal,” ujarnya. Menurutnya jika ada titik temu antara DPR dan pemerintah maka pembahasan akan dapat segera dilanjutkan sesuai waktunya.
Achiel Suyanto, anggota tim asistensi Panja RUUK, menyampaikan pula optimismenya.
“Dari hasil pertemuan terakhir Mendagri dan Komisi II, sudah ada arah jelas ke penetapan. Dan beberapa hal teknis ang ditanyakan oleh Mendagri, seperti usia Sultan yang bisa menjabat sebenarnya bisa merujuk pada konsep yang diajukan oleh Keraton. Sebab di Keraton sudah ada mekanisme,” tegas Achiel.
Oleh A. Adi Prabowo, Andreas Tri Pamungkas & Kukuh Setyono
HARIAN JOGJA
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur