Redaksi - Espos.id Jogja - Senin, 10 Agustus 2009 - 10:24 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
UMBULHARJO: Masa tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2004-2009 di kota/kabupaten DIY akan segera berakhir pekan ini. Berdasarkan, data yang ada di masingmasing Sekretariat Dewan (Setwan) ternyata inisiatif DPRD untuk mengajukan Perda sangat rendah.
Di DPRD Kulonprogo, Perda yang telah ditetapkan selama lima tahun mencapai 78 Perda. Dari jumlah itu Dewan hanya mengajukan satu Perda inisiatif.
Lucunya, Perda itu hanya untuk kepentingan anggota Dewan sendiri, Perda inisiatif tentang rapelan atau tunjangan bagi anggota Dewan, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) 37/ 2006 tentang Protokoler dan Keuangan Dewan.
“Hanya itu saja [Perda Inisiatif]. Dengan berlakunya Perda tersebut, satu orang anggota Dewan kira-kira dapat menerima tunjangansebesar Rp2 juta, ujar Se kretaris DPRD Kulonprogo, Djuwardi.
Di DPRD Kota Jogja, dari total 86 Perda yang dihasilkan dengan jumlah rata-rata produksi Perda per tahun mencapai 12-17 Perda.
Hanya selama masa kerja lima tahun anggota DPRD Kota Jogja periode 2004-2009 hanya mampu memproduksi 5 Perda inisiatif. Itupun satu di antaranya baru berupa draft, karena penyelesaian satu Perda tersebut tak mungkin diselesaikan pada periode 2004-2009.
Mungkin ada sekitar lima Perda yang merupakan inisiatif dari Dewan. Dan sisanya dari Pemkot Jogja,” terang Sekretaris DPRD Kota Jogja, Nur Affandi.
Hal yang sama juga terjadi di DPRD Bantul. Di sana, wakil rakyat itu menyelesaikan 97 Peraturan Daerah Perda) hingga berakhirnya masa jabatan periode 2004-2009pada 13 Agustus ini.
Sayangnya, 45 anggota Dewan hanya mampu menyelesaikan tiga Perda inisiatif.Ketua DPRD Bantul, Joko Purnomo mengatakan dalam kurun waktu lima tahun mampu menyelesaikan 97 perda. Dewan hanya mampu menghasilkan tiga perda inisiatif.
Terpisah Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Sunardi, mengungkapkan kinerja anggota DPRD bergantung pada hati nurani setiap anggota itu.
Pasalnya, hati nurani akan mempengaruhi jumlah Perda yang berasal dari inisiatif anggota Dewan mengingat inisiatif Dewan untuk mengajukan Perda tidak dibarengi dengan adanya anggaran dana.
“Kecuali kalau sudah terbentuk Pansus [Panitia Khusus], baru untuk Dewan ada anggaran pembahasan. Karena itu, selama ini inisiatif Perda selalu datang dari Pemkab [Pemerintah Kabupaten] karena anggaran sudah disediakan sejak awal,” ujarnya.
Imbasnya, imbuh Sunardi, apabila Dewan berinisiatif untuk membuat Perda, setiap anggota Dewan mesti memiliki idealisme yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat.
Sunardi pun bersyukur anggota Dewan periode 2004- 2009 berhasil menyelesaikan seluruh Perda yang datang dari inisiatif Pemkab. “Pasalnya ada sejumlah Perda tentang kesehatan dan pendidikan atas inisiatif kami [Komisi D] yang gagal dibahas,” ujarnya.
Sedangkan Juwarto, Ketua DPRD DIY menjelaskan 47 Perda memang telah selesai dibahas. “Nanti untuk perbaikan agar Perda-Perda tersebut tidak molor, ada baiknya dilakukan kerja sama dengan lembaga
atau tim ahli,” imbuhnya.
Pekerjaan rumah
Selain minimnya inisiatif, DPRD juga masih menyisakan pekerjaan rumah bagi penggantinya. Menurut Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Gunungkidul, Iwan Busyro Hasan, dari sekitar 50 lebih Perda yang berhasil diselesaikan, masih ada satu-dua Perda yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Salah satunya adalah Perda tentang Miras [Minuman Keras] yang masih mendapat banyak revisi dari Provinsi. Karena waktu sudah mepet, anggota dewan yang sekarang tidak bisa menyelesaikannya meskipun secara tidak khusus anggota dewan sekarang sudah bisa merampungkan semua Perda yang diagendakan,” ujarnya.
Di Kota PR utama yang masih menjadi ganjalan adalah penyelesian Terminal Giwangan. “Jangan sampai usai diambilalih [Giwangan], tidak ada kesesuain pelayanan yang bisa diberikan kepada pengguna terminal. Serta biaya yang dikelurkan tidak sebanding dengan penerimaan dari restribusi terminal,” tutur Zuhrif.
Di Kulonprogo, anggota Komisi II DPRD,Yusron Martofa mengatakan lima tahun merupakan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu, kata dia, perlu sebuah manajemen waktu yang baik.
Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta, mengatakan ada dua Raperda yang gagal diwujudkan oleh Dewan periode kali ini yakni Raperda RTRW dan Raperda Pendidikan. (Sugeng Pranyoto & Yudhi Kusdiyanto)