Esposin, GROBOGAN– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal BUMD 2025 mendapatkan sejumlah sorotan dari 7 fraksi DPRD Grobogan.
Perwakilan dari masing-masing fraksi menyampaikannya dalam sesi pandangan umum rapat paripurna DPRD Grobogan ke-16 di gedung paripurna setempat, Senin (1/7/2024).
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Sebagaimana diketahui, dalam Raperda tersebut ada 4 BUMD akan memperoleh penyertaan modal senilai Rp4,95 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan.
Dengan perincian PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) memperoleh Rp500 juta, Perumda (PDAM) Purwa Tirta senilai Rp2,7 miliar, PT BPR Purwa Artha senilai Rp1 miliar, dan Perumda Purwa Aksara senilai Rp750 juta.
Fraksi PDI Perjuangan diwakili Juru Bicara, Rimbawanto meminta BPR Purwa Artha menjelaskan kredit macet yang ditanggung dengan nominal yang jelas. Kemudian meminta penjelasan perkembangan kinerja Perumda Purwa Tirta dan meminta PDAM Purwa Tirta untuk menyampaikan utang yang sedang ditanggung.
“Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan pengurusan Izin SIPA ke BBWS tahun 2023 yang sedang diupayakan perizinannya bagaimana perkembangannya saat ini ? Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan realisasi jumlah pelanggan yang masuk daftar Z dari sebanyak 4.394 pelanggan yang tidak mendapatkan air sampai dengan 2023 saat ini tinggal berapa?” kata dia.
Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memberikan sorotan cukup tajam kepada 4 BUMD Grobogan, salah satunya pada PDAM Purwa Tirta Dharma karena menjadi perusahaan daerah yang tidak pernah memberi deviden/laba untuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karenanya FPKB meminta PDAM Purwa Tirta berbenah diri dulu dengan memperbaiki administrasi dan manajemennya.
“Keberadaan BUMD PDAM Purwa Tirta Dharma yang setiap tahun tidak pernah memberi laba/deviden kepada Pemerintah Daerah, Apakah layak untuk diberikan penyertaan modal yang terus menerus? FPKB mohon penjelasan termasuk soal kualitas pelayanan air kepada masyarakat," kata Juru Bicara FPKB Taufiq.
Selanjutnya, Fraksi PPP melalui Juru Bicara Budi Pridiyono menilai bahwa semua BUMD Grobogan layak diberikan penyertaan modal. Dia mempertanyakan alasan pemilihan 4 BUMD tersebut.
"Fraksi PPP mohon penjelasan kenapa hanya 4 BUMD yang melakukan penambahan penyertaan modal, bagaimana dengan Perseroda Bank BKK, PT Bank Jateng mengapa tidak sekalian mengajukan penambahan penyertaan modal di Tahun 2025," kata dia.
Sedangkan Fraksi Karya Sejahtera menyoroti soal kemampuan keuangan daerah saat ini untuk penyertaan modal kepada 4 BUMD yang dimaksud. Apabila keuangan daerah terbatas, penyertaan modal diminta agar ditinjau ulang.
"Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan kemampuan keuangan daerah saat ini untuk penyertaaan modal dimaksud? Bila kemampuan Keuangan terbatas, Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan untuk penyertaan modal tersebut harap dipertimbangkan ulang," kata Juru Bicara Fraksi Karya Sejahtera, Karsono.