UMBULHARJO: Komisi II DPRD Kota Jogja menilai kinerja Dewan Kebudayaan (DK) periode 2003-2008, mandul.
Hal ini dikarenakan minimnya out put yang diberikan oleh DK yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Akibat ketidakpahaman dari pengurus DK akan kebudayaan.
”Orang yang di DK kemarin saya kira tidak terlalu paham akan kebudayaan. Sehingga keberadaan DK mandul. Tidak ada sesuatu produk keluaran DK yang bisa dinikamti oleh masyarakat,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Jogja, Suwarto kepada Harian Jogja, Selasa (27/1).
Tidak hanya itu arah program kerja DK dinilai juga tidak jelas. Keberadaan DK yang seharusnya bisa mem-back up kegiatan dan program dari dinas terkait yakni Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan (Disparsenbud).
”Misal pada Jogja Carnival tahun lalu, DK tidak bisa memberikan masukan yang berarti.Mereka justru banyak bermain di bidang yang bukan usaha pelestarian budaya seperti Event Orgainezer (EO),” ujar dia.
Untuk kepengurusan DK 2009-2014, Suwarto berharap DK bisa menghasilkan sebuah produk kongkret yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Semisal membuat data inventarisasi dari kebudayaan yang ada di Jogja dan sekitarnya. Baik yang bersifat pertunjukan, heritage atau adat istiadat.
”Paling tidak orang yang duduk di DK adalah mereka yang paham betul akan kebudayaan atau membidangi kebudayaan. Dan minimal memiliki pengalaman sebagai pekerja seni,” kata dia.
Terpisah Ketua DK periode 2003-2008, Achmad Charris Zubair mengakui peranan dan fungsi DK belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
”Masa transisi dari Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan sedikit banyak membuat banyak kegamangan. Sehingga peran dan fungsi tink tank belum sungguh-sungguh optimal,” kata dia.
”Kalaupun sudah ada baru beberapa saja masukan yang bisa diberikan kepada pemerintah. Tapi belum maksimal,” imbuh dia.
Ia menyebut tidak adanya totalitas dari pengurus DK sebagai salah satu kendala gerak dan langkah dari DK. Karena banyak dari pengurus DK yang juga memiliki profesi lain. ”Selain persoalan anggaran dan administrasi, DK juga terkendala oleh masalah totalitas dari pengurus,” kata dia.
Meski begitu, Achmad menyadari DK bukanlah sebuah lembaga yang memiliki fungsi yang berkekuatan. Sehingga kapasitas DK hanya pada tataran memberikan rekomendasi dan masukan dan bukan pada pengambilan kebijakan. (Harian Jogja Cetak/Yuspita Anjar Palupi)
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli