Esposin, JOGJA — Bukan hal mudah bagi pemerintah daerah karena kemampuan keuangan umumnya terbatas sebagaimana keluhan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwana X yang langsung viral. Namun, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap mempertimbangkan opsi lockdown untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di DIY.
Kebijakan lockdown diakui bakal memberatkan keuangan daerah. “Lockdown itu kan perlu dikaji lagi, konsekuensinya sangat berat. Di samping itu, apakah tidak bisa kita [menangani Covid-19] dengan cara lain?” tanya Ketua DPRD Provinsi DIY Nuryadi dalam diskusi daring yang diselenggarakan, Kamis (24/6/2021) sore.
Promosi Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
Baca Juga: Ini Jadwal Siaran Langsung Euro 2020 & Stasiun Televisinya...
Nuryadi yakin, apabila pemerintah pusat mengambil kebijakan lockdown di DIY, maka keputusan penangkalan Covid-19 serupa juga akan diberlakukan bagi wilayah lainnya di Indonesia. Selain itu, secara anggaran, Pemerintah DIY tidak memiliki anggaran untuk melakukan lockdown.
“Gak ada anggarannya. Jadi anggaran yang rutin APBD itu sudah kita rencanakan untuk suatu hal. Ada pergeseran pada waktu itu, pergeseran sifatnya tidak semua. Sehingga kalau itu kita siapkan jatah hidup untuk orang DI Yogyakarta, tidak ada anggarannya. Dan pemerintah pusat pun juga akan berpikir andaikata memperbolehkan lockdown di DI Yogyakarta,” jelas Nuryadi.
Namun, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan bahwa keputusan lockdown bisa saja diambil pemerintah apabila lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi. “Jawaban saya, perlu, jika konfirmasi [kasus Covid-19 yang] positif tidak juga berhenti. Yang sekarang sudah menembus hampir 700 [kasus baru] per hari. Perlu jika masyarakat DI Yogyakarta abai terhadap protokol kesehatan. Perlu jika mal, hotel, penjual makanan minuman, restoran, abai terhadap menjaga protokol kesehatan. Maka alternatif terakhir yang harus ditempuh tentu mengusulkan lockdown,” jelas Aji.
Opsi Terakhir
Meskipun demikian, menurut Aji, sebagai opsi terakhir penanganan Covid-19, kebijakan lockdown tidak bisa diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi pelaksanaannya. “Karena itu adalah alternatif terakhir. Kalau bisa jangan sampai alternatif terakhir. Gak bahagia kita, gak sejahtera kita kalau kondisinya itu lockdown atau PSBB. Orang sekarang saja kita di rumah rasanya sudah capek to,” tambahnya.Aji optimistis bahwa laju penularan Covid-19 di DI Yogyakarta dapat ditekan tanpa menarik rem darurat berupa penerapan lockdown. “Saya kira, untuk saat ini, kita belum perlu mengusulkan lockdown. Belum perlu mengusulkan PSBB. Mudah-mudahan kita masih bisa mengatasi, menurunkan angka konfirmasi positif yang ada di DI Yogyakarta,” jelasnya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos