Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Diperas Dewan

author
Rabu, 3 Maret 2010 - 09:20 WIB
Diperas Dewan
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

JOGJA: Penyebab terbengkalainya pengembangan 36 shelter Trans Jogja diduga dipengaruhi adanya benturan kepentingan yang didalangi anggota DPRD DIY yang kecewa karena kalah tender pada 2009. Selain itu, menurut Kepala Dinas Dishubkominfo DIY Mulyadi Hadikusumo, anggota Dewan itu juga kerap melakukan tindakan pemerasan.

“Mereka datang ke saya dan minta sejumlah uang. Kalau nggak dikasih, mereka mengancam akan memperpanjang kasus. Saya nggak ngasih, wong saya ga salah,” kata Mulyadi, kepada wartawan Selasa, (2/3). demikian, dirinya enggan menyebutkan siapa anggota Dewan yang melakukan tindakan tidak terpuji itu termasuk nama perusahaan yang kalah dalam tender pengembangan 36 shelter Trans Jogja itu.

Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026

Menurut data Harian Jogja, beberapa dugaan pelanggaran yang menjadi penyebab mangkraknya pembangunan shelter di antaranya karena adanya keterlambatan dalam produk- produk perencanaan proyek. Perencanaan itu sebetulnya dimulai pada 2008. Namun, pada April 2009 ditemui kendala dalam menentukan titiktitik lokasi shelter. Diantaranya karena ada resistensi dari warga ataupun para stake holder lainnya yang mengakibatkan mundurnya proses lelang.

Selain itu, muatan kontrak dinilai tidak memuat cidera janji dan penyimpangan yang dilakukan oleh Dishubkominfo DIY karena tidak menganggarkan penyelesaian shelter pada 2010. Diduga dari Demokrat Menyinggung identitas anggota Dewan tersebut, Mulyadi mengatakan berasal dari Fraksi Partai Demokrat dari Komisi A Bidang pemerintahan dan Komisi C Bidang Pembangunan. “Nama nggak perlu. Namun, [mereka] itu dari Fraksi Demokrat di Komisi A dan C,” katanya.

Menanggapi dugaan keterlibatan anggota Dewan itu, Wakil Ketua DPRD DIY Sukedi yang juga anggota Fraksi Demokrat menampik pernyataan Mulyadi tersebut. Menurut dia, pihaknya memang akan membawa permasalahan shelter itu menuju hak angket. Namun, realisasinya bukan karena pertimbangan ada oknum fraksi yang kalah. “Kita ingin memberikan terapi kejut saja kepada SKPD. Tidak ada anggota kami yang melakukan itu [mengikuti tender dan meminta uang]. Itu kan proyek APBD 2009 yang ketika itu menjadi urusan Dewan periode lalu. Tidak benar itu.”

Mulyadi menambahkan dirinya mengaku keheranan mengapa permasalahan tersebut dibesar-besarkan. Anggota Dewan, menurutnya, juga terlalu berlebihan dalam menanggapi persoalan itu. Menurut dia, keterlambatan pembangunan proyek adalah permasalahan biasa dan kerap terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Anggota Dewan, lanjut dia, mestinya dapat memahami hal itu dari berbagai aspek.

Keterlambatan tersebut, dikatakan Mulyadi, di luar prediksi sebelumnya. “Warga banyak yang menolak terhadap titik-titik bangunan shelter. Tentu ini membuat pengerjaan shelter menjadi molor,” ungkap dia. Namun demikian, dirinya mengakui dalam melaksanakan proyek tersebut pihaknya masih jauh dari sempurna. Dishubkominfo, lanjut dia, memang belum mengganggarkan proyek itu dalam APBD 2010 karena rekanan PT Nadya Cipta Karya yang menjalin kerja sama sebelumnya telah berjanji untuk menyelesaikan pembangunan shelter tersebut tepat waktu. “Tapi nyatanya, rekanan memang tak mampu menyelesaikannya,” kata dia.

Sementara itu, Pemprov sebelumnya sempat memberikan instruksi, jika pemeriksaan terhadap Dishubkominfo tidak harus melalui permintaan izin dari Kemendagri. Menurut Inspektur DIY Haryono, proses pemeriksaannya dapat langsung dilakukan. Menanggapi hal itu, Mulyadi menyatakan dirinya siap untuk diperiksa. ”Toh selama ini saya sudah pernah memberikan keterangan itu. Menurut saya juga tidak usah izin. Toh saya tidak salah,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar tentang adanya dugaan itu. Selain itu, dia menilai tidak relevansinya jika dirinya memberikan penyataan. “Masak perkara juga mesti saya jawab,” kata dia. Dia hanya berpesan agar Inspektorat Daerah dapat segera menuntaskan pemeriksaan terhadap mangkraknya 36 shelter Trans Jogja.

Alasan Itda tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepala dinas karena harus izin ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menurutnya tidak dapat jadi patokan. “Nggak usah izin. Pemeriksaan itu kan terhadap permasalahannya bukan pada jabatannya. Ya mestinya Itda dapat mempercepat pemeriksaan,”ujar dia kepada Harian Jogja, di Kompleks Kepatihan, tadi malam.

Oleh Andreas Tri Pamungkas
HARIAN JOGJA

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.