SLEMAN: Menjelang habisnya masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman masih harus menyelesaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda). Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Sleman, Imam Suhadi mengatakan, ada dua raperda yang kini masih menjadi bahasan Dewan yakni raperda tentang organisasi perangkat daerah (OPD) dan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan.
“Kami masih harus menyelesaikan dua raperda. Raperda OPD sudah hampir selesai. Yang masih agak alot pembahasannya adalah raperda penyelenggaraan pendidikan. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan antara dewan dengan eksekutif,” ujar dia kepada Harian Jogja, Sabtu (14/3).
Menurut Imam, alotnya pembahasan raperda penyelenggaraan pendidikan tersebut terjadi karena masih ada beberapa klausul yang belum disetujui oleh pihak eksekutif. Meski begitu, ia yakin raperda tersebut akan segera terselesaikan.
“Tarik menarik krusial antara Dewan dan eksekutif terjadi soal anggaran. Pihak eksekutif belum bisa menerima klausul Dewan soal anggaran yang diberikan kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT),” ungkapnya.
Ia pun mengharapkan agara anggota Dewan tetap konsisten untuk menyelesaikan dua pekerjaan rumah yang belum selesai tersebut. Menurutnya, kedua raperda itu sebenarnya bisa diselesaikan tepat waktu. Ia mengatakan, pada 30-31 Maret mendatang dewan akan memasuki masa reses. Setelah itu, dewan diharapkan kembali bisa aktif untuk menyelesaikan dua raperda tersebut.
Untuk raperda OPD, Imam mengatakan sekarang sudah hampir menemukan penyelesaikan. Dikatakan, diperkirakan pada April mendatang, raperda yang juga sempat beberapa kali mengangalami revisi ini akan selesai.
Menanggapi aktivitas beberapa anggota Dewan yang lebih aktif berkampanye dibanding menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, Imam tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia hanya mengingatkan, anggota yang kembali mencalonkan diri tidak melupakan tugas-tugasnya.
“Boleh-boleh saja mereka kampanye untuk kepentingan diri sendiri atau parpol, cuma sebaiknya mereka bisa mengatur waktu. Kalau ada sidang paripurna mereka harus hadir,” ujar Wakil Ketua DPRD yang tidak lagi mencalonkan diri pada pemilu kali ini.
Oleh Esdras Idialfero Ginting
HARIAN JOGJA
BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku