SLEMAN: Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2009-2014 yang rencana digelar pada 12 Agustus 2009 mendatang bakal menelan dana Rp100 juta. Sedangkan pelantikan wakil rakyat Kota Jogja menelan dana Rp160 juta.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai pelantikan anggota Dewan baru yang menghabiskan ratusan juta rupiah sebagai bentuk pemborosan. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, anggota Dewan seharusnya bisa menolak acara pelantikan yang dilakukan secara berlebihan.
Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko menyatakan anggaran pelantikan Dewan baru Sleman Rp100 juta. “Anggarannya tidak banyak, hanya Rp100 juta. Lokasi pelantikannya kami rencanakan di Ruang Paripurna DPRD Sleman,” ujar Rendradi Suprihandoko, Rabu (15/7).
Menurut dia, anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan teknis mulai dari persiapan hingga berlangsungnya acara. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp24,5 juta dipergunakan untuk cetak buku dan undangan dan sisanya untuk barang dan jasa. “Secara logika untuk persiapan dan pelaksanaan cukup masuk akal, tidak terlalu banyak, mengingat anggota Dewan baru berjumlah 50 orang,” jelasnya.
Sekretaris DPRD Sleman, Suseno menambahkan, anggaran itu sudah mencakup keseluruhan kegiatan, baik untuk anggaran konsumsi, dan lencana yang terbuat dari kuningan bagi 50 anggota DPRD Sleman yang masing-masing senilai Rp75.000 per orang. “Tidak ada yang mahal, semuanya sederhana. Kan hanya terbuat dari bahan kuningan.
Bukan emas,” katanya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Jogja, Nur Affandi mengatakan untuk pelantikan anggota Dewan periode 2009-2014 telah dianggarkan dana Rp160 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan penyelenggaraan dua kegiatan yakni sidang paripurna istimewa sekaligus pengambilan sumpah janji anggota Dewan baru. Acara lainnya yakni agenda lepas sambut atau ramah tamah angota Dewan lama dan angota Dewan yang baru.
Affandi menambahkan, dana tersebut juga dipergunakan untuk pembuatan plakat kenang-kenangan yang terbuat dari marmer sebanyak 100 buah. Serta membuat buku memories atau kenang-kenangan. Sementara itu, DPRD Kulonprogo hanya membutuhkan dana belasan juta rupiah untuk pelantikan. Sekretaris DPRD Kulonprogo Juwardi menyatakan, biaya pelantikan anggota Dewan baru membutuhkan dana Rp16 juta. Dana itu dipergunakan untuk biaya sound system dan konsumsi undangan.
“Kami cuma butuh dana itu (Rp16 juta) saja. Acara dilaksanakan secara sederhana,” kata Juwardi.
Sedangkan Sekretaris DPRD DIY Bambang Hermanto mengaku pelantikan tak ubahnya rapat paripurna istimewa. Perbedaannya, kali ini tamu yang diundang lebih banyak dan ada layanan makan. Namun, dia tidak menyebutkan berapa dana untuk pelantikan tersebut. “Tidak ada yang istimewa, seperti rapat paripurna biasa tetapi ada makan,” ujarnya.
Sekretariat DPRD Purworejo memastikan tidak ada anggaran ekstra terkait pelantikan dan sumpah jabatan anggota Dewan periode 2009-2014. “Tidak disediakan anggaran istimewa, apalagi busana anggota Dewan. Dana hanya sebatas untuk pelantikan,” kata Sekretaris DPRD Purworejo Widyo Prayitno kepada Harian Jogja di kantornya.
Widyo menyebutkan pos anggaran kegiatan dipatok sekitar puluhan juta rupiah. Meski tak menyebut angka pasti, dikabarkan Pemkab hanya menyiapkan anggaran tak kurang dari Rp20 juta. Dana itu nantinya untuk kebutuhan konsumsi anggota Dewan dan undangan lainnya.
Di tempat terpisah, Ketua Institute of Development and Economic Analysis (IDEA) Rinto Andriono mengatakan pelantikan anggota DPRD terpilih memiliki makna sama dengan rapat pertama sehingga tidak dibuat secara khusus.
Menurut dia, anggaran rapat bisa diambilkan dari agenda rapat dan penerimaan tamu rutin. Tidak perlu dipasang dalam anggaran khusus, terlebih dengan jumlah yang cukup besar sampai ratusan juta, Sleman menganggarkan Rp100 juta dan Kota Jogja Rp160 juta.
Anggaran yang berlebihan itu dinilai sebagai bentuk pemborosan. Alangkah baiknya bila sejumlah dana itu bisa digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen yang sudah mengantarkan ke kursi Dewan.
Cara yang ditempuh bisa melalui diskusi bersama, menyerap aspirasi dan sebagainya. “Itu jelas pemborosan,” kata Rinto saat dimintai pendapat Harian Jogja. Dia menegaskan, pelantikan secara berlebih mencerminkan pola pikir pejabat publik menggunakan gaya lama yakni pejabat harus dilayani dan dihormati.
Sofi an Effendi, pengamat kebijakan publik UGM mengatakan, anggaran pelantikan Dewan sampai ratusan juta seharusnya dilihat secara etika. Dewan terpilih dalam kondisi ekonomi seperti ini bisa menolak dan mengusulkan pelantikan lebih sederhana meski anggaran sudah dipasang. Sementara pemegang kebijakan lama, seperti Sekretaris Dewan bisa juga mengusulkan pelantikan lebih sederhana agar tidak boros anggaran. “Secara etika bila memang ingin sederhana, Dewan terpilih maupun pengambil kebijakan bisa lebih irit,” kata Sofi an kemarin.
Dia menambahkan, secara administratif anggaran yang terpasang pun tidak harus dihabiskan. Sebab ada mekanisme sisa anggaran masuk ke sisa lebih pemakaian anggaran (Silpa). Jadi meski sudah terpasang tidak perlu dihabiskan. (TIA/UPI/SUN/AMU/MIU/Anton W Prihartono)
Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan