by Mg Noviarizal Fernandez Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Senin, 9 September 2013 - 16:49 WIB
ESPOS.ID - Pertemuan orangtua siswa penerima beasiswa dengan kepala SDN Krembangan yang digelar Senin (9/9/2013).
Harian Jogja.com, KULONPROGO—Sebanyak delapan wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh, Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, mendatangi sekolah, Senin (9/9/2013). Mereka menduga ada ketidakberesan penyaluran beasiswa untuk siswa miskin.
Pantauan Harian Jogja.com, wali murid mendatangi pihak sekolah sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka didampingi Kepala Dusun XII Syamsi, serta Kepala Desa Krembangan, Samiran.
Sesampai di sana, mereka harus menunggu beberapa saat karena Kepala Sekolah SDN Dukuh, Tri Sukismiyatun tengah mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Kulonprogo.
“Kedatangan kami ke sekolah untuk menanyakan tentang kejelasan dana beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diterima anak kami sejak enam bulan lalu. Jumlah dananya sebenarnya Rp360.000 tapi dipotong setengah,” kata Riyantio, 36, salah seorang wali murid. Ia menambahkan, dari jumlah Rp180.000 yang diperoleh penerima beasiswa, pihak sekolah menawarkan proses pengambilan sebesar Rp60.000 dengan potongan Rp5.000 sebagai biaya transportasi. Sisanya, pihak keluarga dipersilahkan mengambil sendiri di kantor pos.
Kepala SDN Butuh, Tri Sukismiyatun, mengatakan beberapa tahun yang lalu pihaknya mengajukan 40 nama pelajar untuk menerima BSM. Ternyata yang disetujui dari pusat hanya delapan anak.
Karena itu, pihaknya mengambil kebijakan memotong sebagian dana beasiswa itu untuk diberikan kepada enam pelajar yatim. Dari jumlah tersebut, ada yang dibuatkan tabungan, ada juga yang dibelikan perlengkapan sekolah seperti buku, seragam dan sepatu.
“Ini semua data-datanya ada di sini. Saat pertemuan dengan orangtua juga sudah saya katakan dan mereka setuju. Tapi kok tiba-tiba ada yang menanyakan seperti ini,” tutur Tri.
Pemotongan tersebut, lanjut dia, selain disepakati orangtua murid, juga sudah disetujui Dinas Pendidikan Kulonprogo. Karena itulah, ia berani mengeluarkan kebijakan tersebut.