by Jibi Harian Jogja Antara - Espos.id Jogja - Selasa, 23 Desember 2014 - 02:15 WIB
ESPOS.ID - Foto ilustrasi tim SAR (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)
ANGGARAN LOGISTIK TIM SAR Bantul masih menjadi ganjalan aturan di instansi yang terkait.
Harianregional.com, BANTUL- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terganjal aturan dalam menganggarkan logistik untuk tim pencarian dan penyelamatan atau SAR Pantai Parangtritis.
"Kami sadar betul bahwa SAR penting dalam kepariwisataan, namun untuk logistik SAR bukan ada pada ranah kami, karena kalau kami anggarkan, justru malah jadi temuan," kata Kepala Disbudpar Bantul Bambang Legowo, Minggu (21/12/2014).
Menurut dia, pihaknya tidak dapat mengeluarkan anggaran untuk regu penyelamat kawasan pantai, karena tidak ada aturan yang mengatur hal itu, sehingga jika pada akhirnya personel SAR kurang mendapat kesejahteraan, itu bukan tanggung jawab lembaganya.
Pihaknya sendiri tidak membantah, pada saat musim liburan seperti libur Lebaran, Tahun Baru, kawasan wisata membutuhkan ekstra pengamanan dari SAR pantai.
Bahkan, kata dia, sebelumnya pernah ada laporan para SAR harus patungan dari biaya sendiri untuk biaya makan saat bertugas.
"Ada orang SAR yang pernah mengeluhkan, kok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak peduli. Bukannya kami tidak peduli, kami sebenarnya ingin membantu, namun tidak bisa menganggarkan," kata Bambang.
Apalagi, menurut dia, SAR yang berada di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul merupakan relawan yang bukan sebagai profesi dalam sebuah pekerjaan untuk mencari makan, sehingga tidak mendapat gaji sendiri.
"Bahkan, saya saat ini tidak mengetahui berapa persisnya jumlah anggota SAR, karena memang kami tidak mengurusi, namun bukan berarti kami tidak peduli, setidaknya kalau ada peralatan untuk mereka, kami yang mengusulkan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan SAR merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasinya jika terjadi suatu bencana, namun jika dikaitkan dengan pariwisata, maka menurut dia menjadi tugas dinas terkait.
"Kalau tidak ada bencana, kalau kami memberi (anggaran) kan malah salah, karena tugas BPBD memberi logistik mana kala ada bencana, kalau saat Natal dan Tahun Baru kan even pariwisata dalam rangka mengkondisikan wisatawan," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia pihaknya tidak dapat memberikan logistik kepada SAR saat bertugas dalam pengamanan libur Natal dan Tahun Baru nanti, kecuali ada wisatawan yang menjadi korban tenggelam, karena menurut dia anggaran bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau untuk harian memang tidak ada, juga kalau tidak ada kejadian, logistiknya dari masing-masing," katanya.