by Sunartono Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Kamis, 15 September 2016 - 18:55 WIB
ESPOS.ID - JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) menggelar aksi untuk meminta kompensasi dari Pura Pakualaman atas tanah Pakualaman Ground yg selama ini digarap warga di Alun-alun Sewandanan, Kompleks Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis (15/09/2016). Petani yang datang dari empat desa, Glagah, Palihan, Sindutan dan Jangkaran yang terkena proyek pembangunan bandara itu menuntut kompensasi minimal 1/3 dari nilai kompensasi angkasa pura membayar Pakualaman karena mereka menilai akan kehilangan lahan pertanian yang selama ini mereka garap dan pasti akan kehilangan mata pencaharian.
Harianregional.com, JOGJA- Ratusan warga penggarap lahan Pakualaman Grond (PAG) dari empat desa di Kulonprogo menggeruduk Kota Jogja, Kamis (15/9/2016) pagi.
Mereka menuntut besaran kompensasi sepertiga dari perkiraan harga lahan terdampak pembangunan Bandara Kulonprogo yang kelak diberi nama New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Mereka terlebih dahulu menuju Kadipaten Pura Pakualaman. Warga yang datang ditemui oleh Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Kusumo Parastho beserta abdi dalem Pura Pakualaman lainnya. KPH Kusumo menyampaikan beberapa patah kata dan bersalaman dengan sejumlah warga di depan Pura Pakualaman. Ia menyampaikan kepada warga, bahwa kompensasi itu pasti akan diberikan, tetapi belum diketahui jumlahnya.
Setelah ditemui kerabat Pakualaman, massa kemudian bergerak menuju DPRD DIY, Jalan Malioboro. Setelah berorasi sekitar 30 menit, perwakilan berusaha menemui pimpinan dewan namun ada kegiatan lain.
Sebanyak 10 perwakilan warga kemudian menuju ke Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY yang juga berada di Jalan Malioboro untuk melakukan audiensi. Sementara, massa menunggu di selasar gedung DPRD dan pinggiran Jalan Malioboro.
Di Kepatihan, perwakilan massa ditemui oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi. Gatot berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Sri Paduka Pakualaman X yang juga Wakil Gubernur DIY. Pemberian kompensasi itu mungkin akan dilakukan secara kekeluargaan.
"Saat ini masih proses, butuh waktu tidak bisa langsung [bisa dipenuhi]," ucap mantan penjabat Bupati Sleman ini.
Setelah dari Kepatihan, di gedung dewan, massa kemudian ditemui Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Tak jauh beda dengan Gatot, Yoeke juga menyampaikan tanggapan kesiapan menjembatani warga.
"Kami siap menjembatani bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasi ini," ucap Yoeke. Penyampaian aspirasi berjalan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.