by Redaksi - Espos.id Jogja - Selasa, 20 Desember 2011 - 15:30 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JAKARTA—Sejumlah pihak khawatir kasus yang terjadi di Mesuji akan berimbas luas ke lokasi-lokasi pertanian atau perkebunan yang tidak memiliki kejelasan mengenai status pertanahan, termasuk Kulonprogo.
Menurut anggota Komisi III DPR, Dasrul Djabar, sengketa tanah di Mesuji terjadi karena tidak ada ketegasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang lahan milik warga dan milik perusahaan. Akibatnya warga merasa punya hak untuk memanen sawit karena lahan tersebut milk mereka terutama dalam penetapan luas perkebunan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI).
“Perkebunan plasma untuk rakyat seluas 7.000 hektare dapat diberikan, kerusuhan ini tidak bakal terjadi,” tegas Dasrul di Jakarta, Selasa (20/12).
Dasrul juga menegaskan tidak menutup kemungkinan beberapa wilayah di Indonesia akan terjadi hal yang sama bila BPN tidak sigap menginventarisasi dan mendata tanah-tanah yang terbilang lahan sengketa atau dipertanyakan kejelasannya.
Saat ditanya apakah nasib yang sama akan terjadi di wilayah Kulonprogo, DIY, di mana masih ada kekisruhan yang terjadi antara petani dan perusahaan tambang pasir besi, Dasrul menegaskan mungkin saja.
“Saya belum begitu paham detailnya yang terjadi di Kulonprogo, tetapi setahu saya di sana pernah ada perlawanan dari petani dan gesekan juga pernah terjadi. Ini tugas BPN untuk turun tangan mengenai kejelasan tanahnya,” tutur Dasrul.
Komisi III DPR secepatnya akan membahas usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mesuji pada 8 Januari 2012.
“Usulan Panja Mesuji dibahas dalam pleno Komisi III pada 8 Januari 2012 mendatang. Panja diperlukan karena ini bukan hanya di Palembang dan Lampung, tapi kebijakannya yang perlu kita lihat dan dalami agar kasus semacam tidak terulang terus,” ujar anggota Komisi III Taslim Chaniago wartawan di Jakarta, Selasa (20/12).(Harian Jogja/Wahyu Kurniawan)