DANUREJAN: Akhirnya hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap RAPBD DIY 2009 diterima Pemprov DIY melalui fax siang kemarin.
Evaluasi Mendagri berisi sejumlah catatan dari anggaran pendidikan yang masih rendah hingga adanya anggaran yang urang jelas sasarannya. Keputusan Mendagri Nomor 903-96/2009 yang ditandatangani Mardiyanto tersebut, terdapat enam catatan.
Yang paling krusial adalah pada bagian belanja daerah untuk fungsi pendidikan yang masih cukup rendah, yakni sebesar 9,88% dari total belanja daerah atau hanya Rp139, 452 miliar dari 1,4 triliun total belanja daerah.
Menurut Mardiyanto, mengacu pada PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, seharusnya Pemprov DIY mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah.
Mendagri juga menyoroti adanya kredit anggaran yang tidak jelas nama kegiatan dan sasarannya. Menengok ke kode rekening 1.01. 01. 20. 008. 5.2.2.03.21., keterangan hanya menyebutkan belanja lain-lain jasa kantor sebesar Rp1, 04 miliar. Oleh karenanya Mendagri meminta Pemprov DIY agar memformulasikan kembali dengan mencantumkan nama kegiatan dan sasaran yang akan dicapai.
Selain itu, Mardiyanto juga menyinggung dana bantuan sosial sebesar Rp102 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta Pemprov berhati-hati sehingga bisa mempertanggungjawabkan terkait aspek administrasi dan sasaran lebih diutamakan.
Banyaknya teguran atas RAPBD tersebut langsung dibahas tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD DIY di gedung Dewan, kemarin.
Rapat yang seharusnya melahirkan keputusan itu kemarin berujung tangan hampa. Pemprov meminta waktu untuk mengkaji dan melakukan pembahasan lagi. ”Kami mohon waktu untuk untuk menyamakan sikap," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov DIY Tavip Agus Riyanto.
Agus menambahkan, TAPD akan melakukan rapat internal terlebih dulu. Tavip menolak memberikan opini atas hasil evaluasi dari Mendagri tersebut. "Kami tidak dapat beropini di ruangan ini. Kami akan lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dewan," kata dia. .
Menyambung Tavip, Sekretaris Bappeda Drajat Ruswandono menjanjikan akan memberi penjelasan mengenai dana misteri sebesar Rp1,04 miliar yang disinggung oleh Mendagri. “Dalam rapat berikutnya, akan kita jabarkan semuanya,” kata Drajad.
Menanggapi hal itu, Anggota Panggar Noor Harish menilai Pemprov belum siap memberi paparan hasil evaluasi. “Mestinya dilakukan kajian terlebih dulu, baru paparan,” kata politisi dari F-KB itu. “Sebaiknya pointers soal pendidikan dan bantuan sosial yang belum jelas saswaran Anggota panggar Nazaruddin dari F-PAN mengatakan, Pemprov sejak dimulainya rapat mestinya harus menyampaikan ketidak siapannya sehingga rapat tak perlu jadi berlarut. “Pemprov besok harus bisa memaparkan apakah RAPBD 2009 sudah benar mengacu pada PP 48/2008 tentang pendanaan Pendidikan itu,” kata dia.
CATATAN MENTERI DALAM NEGERI
Terhadap RAPBD DIY 2009
Kecilnya
anggaran pendidikan yakni 9,88% dari total belanja daerah atau hanya
Rp139, 452 miliar dari Rp1,4 triliun total belanja daerah.
Anggaran Rp104 miliar yang jelas penggunaan dan kegiatannya.
Bantuan sosial Rp102 miliar dinilai terlalu besar
Sisa lebih perhitungan anggaran 2008 Rp197 miliar dianggap terlalu tinggi
Anggaran Rp20 juta untuk kegiatan dan pelatihan Rp20 juta hanya digunakan untuk honor saja.
Anggaran pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa Rp4,4 miliar dan Rp328 juta pada Dinas Pendidikan agar disatukan.
Sumber: Keputusan Mendagri Nomor 903-96/2009
(Harian Jogja Cetak/Nugroho Nurcahyo)
Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan