Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Anggaran pendidikan rendah

author
Jumat, 30 Januari 2009 - 09:27 WIB
Anggaran pendidikan rendah
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

DANUREJAN: Akhirnya hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap RAPBD DIY 2009 diterima Pemprov DIY  melalui fax siang kemarin.

Evaluasi Mendagri berisi sejumlah catatan dari anggaran pendidikan yang masih rendah hingga adanya anggaran yang urang jelas sasarannya. Keputusan Mendagri  Nomor 903-96/2009 yang ditandatangani Mardiyanto  tersebut, terdapat enam catatan.

Yang paling krusial adalah pada bagian belanja daerah untuk fungsi pendidikan yang masih cukup rendah, yakni sebesar 9,88% dari total belanja daerah atau hanya Rp139, 452 miliar dari 1,4 triliun total belanja daerah.

Menurut Mardiyanto, mengacu pada PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, seharusnya Pemprov DIY mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah.

Mendagri juga menyoroti adanya kredit anggaran yang tidak jelas nama kegiatan dan sasarannya. Menengok ke kode rekening 1.01. 01. 20. 008. 5.2.2.03.21., keterangan hanya menyebutkan belanja lain-lain jasa kantor sebesar Rp1, 04 miliar. Oleh karenanya Mendagri meminta Pemprov DIY agar memformulasikan kembali dengan mencantumkan nama kegiatan dan sasaran yang akan dicapai.

Selain itu, Mardiyanto juga menyinggung dana bantuan sosial sebesar Rp102 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta Pemprov berhati-hati sehingga bisa mempertanggungjawabkan terkait aspek administrasi dan sasaran lebih diutamakan.

Banyaknya teguran atas RAPBD tersebut langsung dibahas tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD DIY di gedung Dewan, kemarin.

Rapat yang seharusnya melahirkan keputusan itu kemarin berujung tangan hampa. Pemprov meminta waktu untuk mengkaji dan melakukan pembahasan lagi. ”Kami mohon waktu untuk untuk menyamakan sikap," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov DIY Tavip Agus Riyanto.

Agus menambahkan, TAPD akan melakukan rapat internal terlebih dulu. Tavip menolak memberikan opini atas hasil evaluasi dari Mendagri tersebut.  "Kami tidak dapat beropini di ruangan ini. Kami akan lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dewan," kata dia. .

Menyambung Tavip, Sekretaris Bappeda Drajat Ruswandono menjanjikan akan memberi penjelasan mengenai dana misteri sebesar Rp1,04 miliar yang disinggung oleh Mendagri. “Dalam rapat berikutnya, akan kita jabarkan semuanya,” kata Drajad.

Menanggapi hal itu, Anggota Panggar Noor Harish menilai Pemprov belum siap memberi paparan hasil evaluasi. “Mestinya dilakukan kajian terlebih dulu, baru paparan,” kata politisi dari F-KB itu. “Sebaiknya pointers soal pendidikan dan bantuan sosial yang belum jelas saswaran Anggota panggar Nazaruddin dari F-PAN mengatakan, Pemprov sejak dimulainya rapat mestinya harus menyampaikan ketidak siapannya sehingga rapat tak perlu jadi berlarut. “Pemprov besok harus bisa memaparkan apakah RAPBD 2009 sudah benar mengacu pada PP 48/2008 tentang pendanaan Pendidikan itu,” kata dia.


CATATAN MENTERI DALAM NEGERI
Terhadap RAPBD DIY 2009

Kecilnya anggaran pendidikan yakni 9,88% dari total belanja daerah atau hanya Rp139, 452 miliar dari Rp1,4 triliun total belanja daerah.
Anggaran Rp104 miliar yang jelas penggunaan dan kegiatannya.
Bantuan sosial Rp102 miliar dinilai terlalu besar
Sisa lebih perhitungan anggaran 2008 Rp197 miliar dianggap terlalu tinggi
Anggaran Rp20 juta untuk kegiatan dan pelatihan Rp20  juta hanya digunakan untuk honor saja.
Anggaran pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa Rp4,4 miliar dan Rp328 juta pada Dinas Pendidikan agar disatukan.
Sumber: Keputusan Mendagri  Nomor 903-96/2009

(Harian Jogja Cetak/Nugroho Nurcahyo)

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.