SLEMAN: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyetujui penetapan paket tiga rancangan peraturan daerah (Raperda). Persetujuan itu terungkap dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi atas tiga raperda yang diajukan di gedung DPRD Sleman, Selasa (27/1) kemarin.
Dalam pandangan akhirnya, semua fraksi menyatakan persetujuan atas penetapan tiga raperda yakni izin praktik dokter, retribusi izin praktik dokter, dan retribusi pelatihan swadana di Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman. Meski tidak ada satupun fraksi yang menolak isi tiga raperda itu, namun sejumlah fraksi tetap memberikan beberapa catatan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)meminta agar Pemkab Sleman mengawasi dan menertibkan izin praktik dokter guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Sementara, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) meminta Pemkab segera mengeluarkan peraturan tentang retribusi yang lebih rinci dari Perda.
“Peraturan itu bisa berwujud Peraturan Bupati (Berbup) atau semecamnya tentang retribusi BLK agar bisa dijangkau oleh masyarakat,” ujar juru bicara FPDIP, Budi Wantoro.
Seusai sidang paripurna, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Intriati Yudatiningsih mengatakan, setelah Perda Izin dan Retribusi Praktik Dokter dan Dokter Gigi ditetapkan, pihaknya segera mengusulkan raperda tentang keperawatan.
“Saat ini raperda itu [Keperawatan] sudah masuk biro hukum. Selama belum ada perda tentang keperawatan, kami merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik Perawat,” ucapnya.
Dia menerangkan, Perda Izin dan Retribusi Dokter merupakan pengganti Perda Nomor 14/2004 tentang Izin Praktik Tenaga Medis. Dengan adanya Perda baru, kini dokter yang hendak membuka praktik di Sleman wajib mengantongi surat tanda registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun. STR dikeluarkan oleh Council Kedokteran Indonesia. Sebelumnya, saat praktik kedokteran di Sleman masih berdasar pada Perda 14/2004, dokter hanya wajib mengantongi surat penugasan [SP].
Menurut Kadinkes Sleman, SP hanya berlaku untuk izin praktik di tingkat kabupaten. Sedangkan STR berlaku bagi izin praktik di seluruh Indonesia. Di Sleman, imbuhnya, pada 2006 terdapat 422 dokter umum dan 169 dokter gigi yang telah mengantongi STR. Sementara, pada 2007, sebanyak 593 dokter umum dan 303 dokter gigi sudah memiliki STR.
Selanjutnya, tiga raperda itu akan diajukan ke Pemerintah Provinsi DIY untuk dievaluasi. Namun, sebelum diajukan ke Pemprov, Bupati Ibnu Subiyanto harus menandatangani tiga raperda itu. Pasalnya, untuk kesekian kalinya, orang nomor satu di Sleman itu tidak menghadiri rapat paripurna.
“Beliau ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan,” ujar Wakil Bupati Sri Purnomo yang datang mewakili Ibnu. Untuk sementara, persetujuan atas tiga raperda baru mencantumkan tandatangan Ketua DPRD Sleman, Rendradi Suprihandoko dan paraf Sri Purnomo. (Harian Jogja Cetak/Budi Cahyana)
Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja