regional
Langganan

SBY dikecam

Redaksi  - Espos.id Jogja  -  Senin, 29 November 2010 - 11:48 WIB

ESPOS.ID - More than just publish.

JOGJA: Kecaman terus bergulir terhadap penyataan Presiden SBY terkait sistem monarki terhadap keistimewaan DIY. Bahkan Paguyuban Dukuh se-DIY siap melaporkan SBY ke Mahkamah Internasional, apabila aspirasi masyarakat DIY tidak mendapat tanggapan.

“Ya, ini karena kami secara de facto ingin mendudukan atau memfungsikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. Istilahnya kalau kongres rakyat tidak diterima yang katanya presiden tidak sesuai demokrasi, kami bisa lari ke mana lagi kalau tidak ke sana?” kata  Ketua Paguyuban Dukuh se DIY (Semar Sembogo), Sukiman, saat dihubungi Harian Jogja, Minggu (28/11).

Menurut dia, pilihan tersebut merupakan opsi terakhir yang diambil jika beberapa rencana yang dipersiapkan paguyuban tidak mendapat respons dari pihak terkait. Adapun, tim perumus dan negosiasi untuk menangani pelaporan ini disebut telah terbentuk.

Ia juga mengaku tak habis pikir dengan sikap SBY yang mengindikasikan sikap rakyat DIY justru mengganggu iklim demokrasi. Pasalnya selama ini pun kondisi di DIY dengan keistimewaannya cukup kondusif dan tidak ada gejolak yang berarti akibat proses pemilihan kepala daerah lima tahunan seperti di wilayah lain.

Memberikan keistimewaan pada perorangan justru berlebihan karena dikhawatirkan akan memicu imunitas terhadap hukum. Ia menilai sikap Sultan yang meninjau kembali jabatannya sebagai Gubernur merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam atas kesewenang-wenangan pemerintah pusat.

Terpisah, Ketua Paguyuban Lurah se-DIY (Ismaya), Mulyadi mengatakan, dalam waktu dekat ini akan digelar Kongres Rakyat. Kongres tersebut akan menjadi penegasan sikap masyarakat DIY dengan menetapkan secara de facto Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Koordinator Kawula Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito mengaku heran dengan statement SBY tersebut, monarki berbeda sekali dengan keistimewaan DIY. Jika Sri Sultan digunakan sebagai simbol monarki, SBY salah besar. Pasalnya, selama ini Sri Sultan dinilai menjunjung tinggi nilai- nilai demokrasi ketika menjabat sebagai Gubernur.

”Saat Keraton Yogyakarta bersedia secara tulus menjadi bagian dari wilayah NKRI, itu sudah dilindungi UU. Jadi keistimewaan DIY itu dilindungi UU, kenapa sekarang akan ditabrak oleh SBY," tukasnya.

Pernyataan SBY itu, menurut dia sangat melukai hati rakyat masyarakat DIY yang menginginkan penetapan. Penetapan adalah sesuatu hal yang sudah melekat dalam keistimewaan DIY, sehingga tidak bisa lagi diotak- atik. “Ini akan menimbulkan reaksi keras. Wajar jika, kami nanti juga menuntut kemerdekaan DIY atau lepas dari NKRI,” ungkapnya.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se-DIY Cokro Pamungkas, Mulyadi kembali tegas mengatakan pihaknya akan memprotes jika pemerintah pusat bersikukuh dengan mekanisme pemilihan. Mereka terus menyuarakan untuk tidak terlibat dalam panitia pemilihan.

"Jika pemilihan, dukuh maupun kades se-DIY tidak akan menjadi panitia pemilihan. Ini sebagai bentuk protes kami pada pemerintah pusat yang tidak aspiratif," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya Forum Komunikasi Seniman Tradisi se DIY, menolak keras anggapan bahwa pemerintahan di DIY bersifat monarki, dan siap melakukan perlawanan keras terhadap pemaksaan kehendak yng bermuara pada perpecahan antar warga, bangsa dan keutuhan NKRI, demikian diungkapkan Sekjen, Bondan Nusantara.

Menyeluruh
Terpisah, Kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GBPH Yudhaningrat, menjelaskan persoalan sistem pemerintahan monarki [Sultan sebagai Gubernur] di DIY harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya dari sistem pemerintahan yang berjalan tapi juga dari sisi sejarahnya. 

“Tentang sistem monarki, atau raja sebagai kepala pemerintahan tersebut, mestinya harus dilihat secara menyeluruh, terutama pada aspek kesejarahannya, seperti peristiwa bergabungnya Keraton Yogyakarta dengan NKRI, sehingga wajar saja bila Sri Sultan menjadi pemimpin DIY karena DIY ini sebenarnya wilayahnya sendiri, berbeda dan tidak bisa disama rata dengan daerah lain,” kata GBPH Yudhaningrat.

Dalam pelaksanaanya juga tidak mudah, karena selain urusan birokrasi di pemerintahan, masyarakat Jogja juga belum tentu menyetujui kalau kemudian kondisi yang ada sekarang berubah, maka sekarang disesuaikan saja dengan aturan yang berlaku, yaitu Sri Sultan sebagai Gubernur DIY yang juga bertanggungjawab kepada Presiden.

“Tapi kalau soal referendum, saya cenderung tidak setuju, karena itu berarti makar kepada negara, karena itu sekarang jalankan saja perarturan sesuai aturan yang ada, sedangkan bila hendak membicarakan sistem Monarki maka harus melihat pula secara menyeluruh, termasuk dari sisi sejarahnya,” imbuh dia.

Anggota DPD asal Jogja, Hafidh Asrom mengaku kecewa dengan pernyataan SBY yang cenderung tidak setuju dengan proses penetepan dalam pengangkatan gubernur DIY.

“Boleh-boleh saja SBY mengusulkan hal tersebut, akan tetapi jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat DIY yang hampir seluruhnya menginginkan penetapan untuk jabatan gubernur DIY,” ujar Hafidh.
Ia menambahkan proses pemilihan belum tentu lebih baik dibanding penetapan, karena dalam hal ini proses penetapan lebih dikarenakan sebagai suatu penghormatan untuk budaya lokal di mana DIY sangat kental dengan hal itu.

Hafidh juga mengindikasikan adanya permasalahan pribadi SBY dengan Sultan Hamengku Buwono X sehingga polemik ini cendrung makin meruncing dan dipersulit. “Nuansanya lebih ke pribadi, itu yang saya cermati,” tuturnya.

Dihargai
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden SBY menghargai keistimewaan DIY. Dia meminta bentuk keistimewaan ini tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.

"Keistimewaan Yogyakarta ini tidak hanya dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja, namun filosofi utama adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus," jelas Velix Wanggai dalam rilisnya ke detikcom, Minggu (28/11).

Velix mengatakan, negara juga mengakomodasi kelembagaan pemerintahan daerah yang menghargai warisan tradisi, keuangan daerah, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang, serta kehidupan demokrasi lokal.
Pada prisinsipnya, Velix menuturkan, pemerintah ingin menggabungkan tradisi keraton dengan sistem demokrasi yang berkembang sekarang ini. Namun, bukan berarti ingin membenturkan tradisi di DIY dengan sistem demokrasi yang dianut.

"Presiden SBY memahami kultur tatanan masyarakat, sosial budaya, sosiologis, dan konteks politik yang berkembang di Yogyakarta. Ini berarti Presiden SBY sangat memahami sistem Kesultanan Yogyakarta," terang Velix.

Lebih lanjut, Velix menjelaskan, RUU Keistimewaan justru akan memperkuat pengaturan posisi keraton. Keraton dinilai akan lebih strategis dalam kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah.(Harian Jogja/ALI/AMU/FIA/WAN)

HARIAN JOGJA CETAK

Budi Cahyono - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Kata Kunci :
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif