regional
Langganan

JJLS mentok

Redaksi  - Espos.id Jogja  -  Kamis, 25 Maret 2010 - 09:03 WIB

ESPOS.ID - More than just publish.

JOGJA: Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tampaknya sudah mentok untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Permintaan anggaran pembebasan lahan yang lebih besar ke pusat tidak serta merta dapat dilakukan karena adanya kesepakatan daerah dengan pemerintah pusat tentang pendanaan proyek.
 
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY M Afnan Hadikusumo, dalam dalam kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) antara pemerintah pusat dan daerah, presentase sharing dana membebankan pembebasan lahan kepada daerah. Lantaran kesepakatan itu mengikat, pihaknya sulit memperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kalau kita [DPD DIY] memperjuangkan anggaran di pusat sana, berarti kita harus membatalkan MoU yang sudah disepakati itu," kata Afnan usai melakukan penjaringan aspirasi di kompleks Kepatihan, Rabu (24/3).

Kendati begitu, menurutnya MoU itu subtansinya mesti diubah, mengingat permasalahan dana tersebut tidak dialami oleh DIY saja, melainkan hampir seluruh daerah yang dilalui proyek JJLS seperti Jawa Barat(Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur.

Afnan mengatakan pemerintah pusat dan daerah semestinya saling bertemu untuk membicarakan hal tersebut. Sebab, skenario dalam MoU itu sudah berbeda dengan realitas saat ini. Menurutnya, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setiap tahun terus mengalami peningkatan.

"Saat ini pusat 60% dan daerah 40%, itu terlalu berat bagi daerah, apalagi anggaran dari daerah saat ini banyak diperuntukkan untuk kesejahtarean rakyat, bukan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DIY meminta agar gubernur DIY dapat melakukan lobi dengan pemerintah pusat.  Pasalnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan JJLS tersebut akan terealisasi karena tiga kabupaten tidak memiliki anggaran. Bahkan, daerah diperkirakan baru bisa menyelesaikan pembebasan lahan dalam kurun waktu 15 tahun dan 64 tahun.

Sementara itu, kalangan warga di Srigading, Sanden, Bantul meminta kepastian tentang denah pasti pembangunan JJLS yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasalnya, sejak disosialisasikan enam tahun lalu, hingga kini belum kepastian tentang titik yang akan dilewati pembangunan itu.

Salah satu warga yang ditemui Harian Jogja di dusun Karang Suwung, Srigading, Jumarto, 55, mengungkapkan sejak disosialisasikan 2004 lalu hingga sekarang, kepastian pembangunan JJLS belum ada kabarnya lagi. “Dulu isunya jalan tembus ke Kretek ini akan dijadikan jalan utama dan  dilebarkan. Tak lama kemudian, muncul lagi isu jalan itu akan dibangun di kawasan Soge di sisi selatan yang dekat dengan TPR Samas. Mana yang benar?” jelasnya.

Kepastian di titik mana JJLS itu segera dibangun, kata dia, sangat diperlukan warga sebab dengan mengetahuinya, langkah strategis  terkait dampak yang diakibatkan, seperti pembebasan lahan warga, bisa segera dicarikan solusinya. (Harian Jogja Cetak/Andreas Tri Pamungkas & Kukuh Setyono)

Budi Cahyono - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Kata Kunci :
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif