regional
Langganan

Perangkat desa protes

Redaksi  - Espos.id Jogja  -  Selasa, 15 September 2009 - 12:37 WIB

ESPOS.ID - More than just publish.

DANUREJAN: Ribuan kepala dusun (Kadus) atau dukuh dan kepala desa (Kades) di DIY berencana melakukan unjuk rasa secara maraton mulai Rabu (16/9) besok hingga Jumat (18/9 mendatang sebagai wujud protes ketidakjelasan pembahasan rancangan Undang-undang keistimewaan (RUUK) DIY.

Bentuk protes akan diwujudkan dalam pengibaran bendera setengah tiang, tabur bunga, dan menjungkirkan becak serta memantati Istana Presiden di Jogja Gedung Agung.
Ketua Ismoyo, Paguyuban Kades se-DIY Mulyadi, Senin (14/9), menuturkan pada Rabu (16/9) besok, seluruh Kades dan perangkat desa se-DIY akan mengibarkan bendera setengah tiang di kantor desa dan rumah tiap perangkat desa.

Pihaknya juga mengimbau seluruh warga DIY untuk melakukan aksi serupa. Pengibaran bendera setengah tiang, jelasnya, merupakan bentuk duka cita atas terancamnya aspirasi warga dalam RUUK DIY.

Lebih lanjut pihaknya sangat menyesalkan ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan pembahasan RUUK DIY dapat dilanjutkan DPR periode mendatang. Apabila itu terjadi, kata dia, “Nasib RUUK jelas terancam dan kemungkinan besar tidak sesuai aspirasi masyarakat Jogja.”

Mulyadi bersama Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY Semar Sembogo, Sukiman, Senin (14/9) kemarin mendatangi Kepatihan untuk menyampaikan keluhan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X atas macetnya RUUK. Namun, keduanya gagal menemui HB X karena orang nomor satu di DIY itu sedang tidak berada di kantor.

Selain mengibarkan bendera setengah tiang, pihaknya bersama sejumlah elemen pendukung Keistimewaan DIY akan menggelar aksi tabur bunga dan pengusungan keranda di depan Gedung Agung pada Kamis (17/9).

Sementara pada Jumat (18/9) esok harinya, para Kades akan menjungkirkan 99 becak serta memantati Gedung Agung. Mulyadi berkata, aksi itu merupakan simbol perlawanan terhadap upaya penguluran waktu pembahasan RUUK.  Angka 99 dipilih sebagai simbol kemenangan.  “Kami  ingin menunjukkan bahwa rakyat Jogja menginginkan secepatnya RUUK disahkan dengan penetapan Gubernur DIY,” tegasnya.

Sukiman menambahkan,  sebanyak 4.469 dukuh di DIY akan mendukung aksi protes itu. Menurutnya, jika RUUK tidak disahkan  DPR periode 2004-2009,  besar kemungkinan hasilnya tidak sesuai aspirasi masyarakat Jogja. Selain itu, pembahasan RUUK juga harus dimulai dari awal dan kemungkinan akan memakan waktu yang lama, sehingga berakibat ketidakjelasan status DIY.

Dia menegaskan, seluruh dukuh di DIY sudah sepakat tidak akan terlibat dalam proses pemilihan Gubernur andai RUUK menyatakan penentuan Gubernur DIY melalui poses pemilihan. “Bagi kami, tidak akan ada pemilihan Gubernur di DIY,” tegasnya.

Masih cukup waktu
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan masih tersedia waktu yang cukup bagi pemerintah dan DPR untuk mencari formulasi yang tepat dalam pembahasan RUUK DIY.
“Kan masih ada tiga tahun, masih ada waktu,” ujar Hatta  usai menghadiri acara berbuka puasa bersama keluarga besar Muhammadiyah di Jakarta, Senin (14/9) kemarin.

Dia menyebutkan perpanjangan jabatan untuk Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam IX melalui Keppres No 86/P/2008 selama tiga tahun, memungkinkan pembahasan dilakukan dengan cukup waktu.

Hatta mengulang kembali apa yang ditegaskan Presiden SBY mengenai tiga pilar yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Ketiga pilar tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan keistimewaan atau kesejarahan DIY.

Seperti telah diberitakan, pembahasan RUUK DIY dimungkinkan bakal mundur dari  deadline RUUK  29 September mendatang. Pasalnya, pemerintah terlihat mengulur waktu. Hal itu tercermin dari pesan Presiden SBY saat rapat paripurna Kamis (10/9) lalu menegaskan pembahasan RUUK hendaknya dilakukan secara hati-hati.

Pernyataan Presiden itu mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD DIY Putut Wiryawan. Dia menegaskan pembahasan RUUK tidak perlu dipaksakan untuk diketok palu akhir September mendatang. Hal itu diperlukan untuk membentuk formulasi RUUK yang tepat.

Dukungan Putut terhadap SBY itu, mendapat reaksi keras dari Sukiman. Menurut dia, sebagai wakil warga DIY yang duduk di Dewan, pernyataan seperti itu tidak pantas dilontarkan.
Terpisah, mantan anggota DPRD DIY 2004-2009 dari partai Demokrat Daryanto memandang pernyataan Putut itu sudah betul. Sebab, pernyataan itu menegaskan sikap DPP dan Ketua Dewan Pembina Demokrat  tentang Keistimewan DIY.

Justru jika DPD PD DIY bereaksi  menyalahkan pernyataan Putut, menurutnya DPD PD DIY telah bersikap ambivalen dan berstandard ganda. Sebab, Putut jelas memberi pernyataan dalam kapasitas sebagai ketua Fraksi Demokrat DPRD DIY. “Kalau memang Putut [Pernyataannya] salah tentunya harus ada klarifikasi di mana kesalahannya. Bukan asal mencap pernyataan Putut bukan mewakili Demokrat,” bela Daryanto.
(Harian Jogja/Budi Cahyana)
(Bisnis Indonesia/JIBI/Ratna Aryanti)

Budi Cahyono - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Kata Kunci :
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif