Redaksi - Espos.id Jogja - Selasa, 14 April 2009 - 18:11 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JOGJA: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja akan mensomasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta lembaga itu meminta maaf secara terbuka atas pengingkaran janji pemilihan susulan bagi warga Papua.
“Kami beri waktu satu minggu untuk minta maaf. Somasi kami kirim secepatnya setelah warga memberikan surat kuasa,” ujar direktur LBH, Irsyad Thamrin, seusai menerima dan mendengar aduan warga Papua, Selasa (14/4) ini.
Perwakilan warga Papua mendatangi kantor LBH pukul 13.00 WIB. Mereka mengadukan polemik pembatalan rencana pemilihan susulan yang sudah dijanjikan KPU. Janji lisan pemilihan susulan diucapkan KPU di depan warga Papua saat demonstrasi, 9 April yang lalu.
Setelah mendengar kronologis polemik, Irsyad menyimpulkan ada tiga langkah yang dapat digunakan untuk advokasi kasus itu. Pertama, LBH selaku pemegang kuasa mensomasi KPU dan menuntut segera minta maaf atas pengingkaran janji.
Kedua memidanakan KPU bila ditemukan bukti ada kesengajaan penghilangan hak pilih warga. Sesuai UU 12/2005 tentang hak sipil politik pasal 25, kesengajaan menghilangkan hak politik diancam hukuman kurungan paling lama 24 bulan atau denda maksimal 24 juta.
Kemungkinan ketiga, LBH memproses kasus ini menjadi perkara perdata bila ditemukan bukti KPU melakukan keteledoran sehingga muncul kasus ini. Keteledoran yang dimaksud seperti tidak melakukan sosialisasi kepada pemegang A5.
“Langkah pertama menyampaikan somasi, sesuai permintaan pengadu,” tegas Irsyad. Dia menambahkan, kasus hilangnya hak pilih bukan hanya dialami warga Papua di Jogja. Beberapa warga daerah ini pun mengalami kejadian yang sama dan sudah melakukan konsultadi hukum.
Demi mewadahi semua aduan itu, LBH sedianya membuat posko pengaduan pemilih. Selain menampng kasus di pemilihan legislatif, pembuatan posko ditujukan mewadahi sengketa pemilih saat pemilihan presiden.
Dia menegaskan, kasus kehilangan dan diproses secara hukum belum pernah terjadi di Jogja. Sehingga bila kasus ini terus bergulir bisa dijadikan preferensi penegakan hukum sekaligus pembelajaran bagi penyelenggaran pemilu.
Ones Kambo, ketua ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di DIY mengatakan, permintaan maaf KPU terhadap pengingkaran janji penyelenggaraan pemilihan susulan bagi warga Papua pemegang A5 sudah lebih dari cukup. Sehingga bila itu sudah dilakukan, pihaknya tidak akan menempuh kasus hukum lebih jauh.
“Kami hanya ingin itu (KPU minta maaf) dan menutup kasus ini. Sehingga tidak akan ada lagi demontrasi yang menganggu ketengangan masyarakat Jogja,” ujarnya sembari minta maaf bila gerakan kawan-kawannya menimbulkan gangguan masyarakat.
Sebelumnya sekitar pukul 12.00 WIB, perwakilan warga Papua melakukan aksi damai di kantor KPU DIY. Selain orasi singkat, massa aksi melakukan pembagian bunga plastik biru kepada polisi bertameng dan memegang pentungan yang memblokade gerbang KPU. (Miftahul Ulum)